Berjalan Damai, Demo Buruh Dibandingkan dengan Aksi Pelajar-Mahasiswa

Massa buruh dari Tangerang ke Jakarta memprotes revisi UU Ketenagakerjaan.
Sumber :
  • VIVAnews/ Sherly (Tangerang)

VIVAnews - Demo buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019, mendapat pujian. Sebabnya, aksi itu berjalan damai, bahkan diakhiri dengan goyang bersama antara massa dan Wakapolda Metro Jaya.

10% Saldo BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Meski Belum Pensiun, Ini Syaratnya!

“Demonstrasi kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan, pasti jauh dari anarkis. Karena, kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak,” kata Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, saat dihubungi wartawan, Rabu 2 Oktober 2019.

Ari membandingkan demo buruh tersebut dengan sejumlah demo mahasiswa dan pelajar yang menolak sejumlah RUU kontroversial yang berkahir anarkis belakangan ini. Menurutnya, demo mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak anarkis, dan bahkan bisa lebih damai dari demo buruh.

Hari Kesehatan Nasional, Catatan PB IDI: Permasalahan di Indonesia Sangat Kompleks dan Beragam

“Karena tuntutan buruh tolak kenaikan iuaran BPJS, tolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 ini urusannya langsung ke ‘perut’, ke penghasilan mereka. Tapi kalau komunikasi dilakukan dengan kepala dingin, urusan ‘perut’ itu tidak akan melahirkan amuk massa,” ujar Ari.

Ari melanjutkan demo mahasiswa dan pelajar juga seharusnya tidak anarkis, dan bahkan bisa lebih dari demo buruh, karena tuntutan sudah dipenuhi. Sementara tuntutan buruh, meski sudah dikomunikasikan dengan pemerintah, belum ada titik temu yang final.

Makassar Memperkuat Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan, Fokus pada Petani dan Nelayan

“Inilah anehnya. Tuntutan penolakan empat dari lima RUU kontrovesial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden, dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK, tetapi kok masih saja anarkis?” kata Ari.

Melihat keanehan tersebut, kata Ari, maka tidak heran banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkis tersebut ada yang menunggangi. “Wajar jika orang kebanyakan akan berpikir seperti itu (ditunggangi). Apalagi, kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang,” kata Ari.

Doktor Ilmu Komunikasi tersebut menilai, komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Presiden Jokowi juga selalu sigap merespons setiap isu masyarakat dengan baik termasuk juga para pembantunya, misalnya Seskab juga sudah menjadi komunikator publik yang baik.

"Tapi namanya ada ‘faktor X’ di balik demo-demo anarkis, ya yang harus mengendalikan selebihnya adalah kepolisian, karena sudah menyangkut keamanan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 560 buruh dari berbagai aliansi gabungan dari wilayah Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, kembali menggelar aksi unjuk rasa menuju Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.

Turunnya kembali para buruh ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPR RI yang baru saja dilantik, terkait dengan penolakan mereka terhadap sejumlah aturan yang dianggap menyengsarakan kaum buruh.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya