Akses ke DPR Masih Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
- tvOne
VIVA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR RI, Selasa 1 Oktober 2019.
Selain karena adanya pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR baru, hal tersebut juga tak lain imbas akan adanya rencana aksi. Setidaknya ada 1 472 personel polisi lalu lintas disiagakan terkait dua hal ini. Rekayasa lalu lintas dilakukan agar pengendara lain tidak terganggu aktivitasnya.
"Hari ini kita siapkan 1.472 personel lalu lintas untuk bantu atur jalur sekitaran lokasi pelantikan DPR," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 1 Oktober 2019.
Akses jalan menuju gedung DPR/MPR juga ditutup. Maka dari itu, pengendara diimbau mengikuti rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan. Para pengendara diharapkan maklum atas hal ini. Penutupan menggunakan MCB (movable concrete barrier) atau beton pembatas, security barrier atau kawat berduri, dan water barrier.
"Belum ada perubahan arus. Jalur yang ditutup dan direkayasa juga masih sama," kata dia lagi.
Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:
1. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladokgi, diarahkan ke Gerbang Pemuda.
2. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda di kolong Ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur atau ke Bendungan Hilir.
3. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ditutup, dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Asia Afrika ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuwono.
4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda lalu putar balik di bawah Ladokgi.
5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di traffic light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.Â
6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.
DPR Minta Kajian Lebih Dalam soal Usulan Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi
Komisi X DPR meminta para pihak untuk mengkaji lebih dalam usulan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.
