Hendak Demo ke DPR, Ratusan Pelajar Tangerang Diamankan Polisi
VIVA – Ratusan pelajar yang berasal dari berbagai sekolah di wilayah Tangerang diamankan pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, Kamis, 26 September 2019.
Para pelajar tersebut diamankan dari sejumlah titik wilayah Kota Tangerang yakni, Benteng, Neglasari, Batu Ceper, dan Jatiuwung. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas/kejuruan ini hendak berangkat ke Gedung DPR RI, Jakarta.
"Kita amankan mereka pada pukul 3 pagi tadi, saat petugas melakukan patroli wilayah. Melihat mereka berkumpul, petugas kami langsung menghampiri dan dari hasil pemeriksaan, mereka ini akan berangkat ke Jakarta untuk demo," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim.
Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah alat peraga berupa kertas karton atau spanduk yang berisikan tulisan tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan RUU KUHP serta mencabut UU KPK. Namun sayangnya, para pelajar tersebut ternyata tidak mengetahui maksud dari tulisan tersebut.
"Mirisnya di sini, saat ditanya mereka ngerti atau tidak, mereka jawab jujur tidak ngerti. Kemudian, kita tanya siapa yang ajak mereka ke Jakarta, mereka bilang ikut-ikut saja dan dapat info aksi itu dari pesan berantai di media sosial. Makanya, sekarang kita bawa ke polres untuk dilakukan pembinaan," ujarnya.
Baca juga: Pelajar Bogor Ingin Aksi di DPR, Tuntutannya: Sama Kayak Mahasiswa
Ratusan pelajar ini pun nantinya akan dipulangkan dengan catatan dijemput oleh orang tua atau pihak sekolah. Tidak hanya itu, untuk antisipasi lainnya, petugas kepolisian juga melakukan pengamanan di wilayah perbatasan Jakarta-Tangerang untuk menyekat massa aksi yang hendak demo ke Jakarta terutama pelajar.
"Saat ini fokus kita lakukan penyekatan dan juga penyelidikan terkait dengan siapa yang menyebarkan pesan berisi ajakan ke Jakarta," ungkapnya.
Anggota Dewan Usul yang Terlibat Tawuran Dihukum Ikut Pendidikan Militer
Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengusulkan agar warga yang terlibat aksi tawuran baik itu antarkampung atau antarsekolah diberi hukuman mengikuti pendidikan militer
