Jaga Demo Mahasiswa di DPR, Polisi Turunkan 18 Ribu Personel
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Polda Metro Jaya telah siap mengawal kembali jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU), di depan Gedung DPR/MPR, Selasa, 24 September 2019.
Polisi mengungkapkan, jumlah personel yang diturunkan dalam unjuk rasa hari ini lebih banyak ketimbang pengamanan unjuk rasa kemarin. Pada hari ini, ada sebanyak 18 ribu personel yang diturunkan, sementara kemarin hanya 5.500 personel.
"Personel yang disiagakan 18 ribu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa 24 September 2019.
Personel yang diturunkan bukan hanya dari Polri, tapi ada unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah personel yang diturunkan ini lebih banyak guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, semisal adanya pembobolan pagar Gedung DPR seperti dalam aksi kemarin.
Saat dikonfirmasi berapa estimasi massa yang akan ikut aksi, Argo tidak merinci. Dia juga tidak merinci dari univeritas mana saja dan dimana saja aksi akan dilakukan selain di depan Gedung DPR/MPR.
Sebelumnya diberitakan, pada Senin 23 September 2019 lalu aksi demonstrasi para mahasiswa yang menolak RUU KPK, RUU KUHP terjadi di daerah-daerah, salah satunya di Jakarta. Para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, sempat bertahan meski hari sudah gelap. Mereka menunggu rekan mereka yang tengah beraudiensi dengan perwakilan anggota DPR.
Bahkan mereka mulai nekat memanjat pagar gedung DPR, terus bernyanyi dan berteriak memaksa diizinkan masuk ke gedung Parlemen. Situasi sempat rusuh saat terjadi aksi lempar-melempar di dekat pintu masuk kompleks MPR/DPR Senayan dan blokir jalan tol sebelum kondisi bisa dikendalikan.
Lihat aksi mahasiswa saat jebol pagar kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Senin malam, di bawah ini:
>
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.Â
