Anies: Pemerintah Pusat Sedang Cari Solusi Tempat Pencari Suaka
- Twitter @aniesbaswedan
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan, pemerintah pusat saat ini sedang mencari lokasi baru untuk menampung para pencari suaka di eks-Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Anies, pemerintah pusat saat ini siap turun tangan setelah DKI membantu penampungan sejak Juli lalu.
"Tadi pagi saya koordinasi dengan pemerintah pusat, mereka juga sedang mencari tempat baru (untuk para pencari suaka)," ujar Anies di Blok G Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Anies menyampaikan, pemerintah pusat merupakan institusi yang tepat untuk menangani para pencari suaka yang bukan warga negara Indonesia (WNI). Pemprov DKI sekadar memenuhi kebutuhan dasar para pencari suaka.
Dia menyebut Pemprov DKI tak mungkin membiarkan mereka kelaparan atau tak terlindungi saat sempat terluntang-lantung di trotoar ibu kota. "Dari sisi kami (DKI), yang bisa kita lakukan adalah dari aspek kemanusiaan," kata Anies.
Anies juga mengemukakan, DKI akan tetap membantu relokasi para pencari suaka saat pemerintah pusat telah menentukan tempat baru untuk menampung mereka. Ia menegaskan, Pemprov DKI berada dalam kapasitas mendukung pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan pencari suaka yang ada di wilayah ibu kota.
"Mereka (pemerintah pusat) sedang mencari solusi tempat. Kalau sudah ada, kita kebut (relokasi para pencari suaka)," ujar Anies.
Tenggat waktu para pencari suaka ditampung di eks-Kodim Kalideres adalah Sabtu, 31 Agustus 2019. Namun, ratusan warga negara asing yang berasal dari banyak negara masih tinggal di tempat itu.
Persoalannya karena Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) masih kesulitan merelokasi keseluruhan dari mereka yang jumlahnya 1.500 jiwa.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Taufan Bakri, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena masih ada sekitar 300 pencari suaka di tempat itu.
"Untuk sementara, logistik yang bisa kita beri adalah listrik dan air. Dengan rasa kemanusiaan, kita tidak mungkin bisa putuskan," ujar Taufan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 2 September 2019.
Taufan menyampaikan, sekalipun tenggat waktu pengosongan eks-Kodim adalah 31 Agustus 2019, UNHCR yang menangani pengungsi belum sepenuhnya merelokasi para pencari suaka.
UNHCR baru merelokasi 1.200 dari 1.500 pencari suaka ke tempat lain seperti rumah yang disewa hingga tempat indekos. "Yang belum sekitar tiga ratusan," tutur Taufan.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
