Lewat Tenggat Waktu, DKI Masih Beri Listrik dan Air ke Pencari Suaka

Pencari Suaka UNHCR di Jakarta
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberi bantuan berupa listrik dan air kepada para pencari suaka yang masih ada di eks-Kodim Kalideres, Jakarta Barat, meski tenggat waktu mereka untuk meninggalkan aset milik pemerintah itu telah lewat.

Pemerintah Gandeng Qatar Bangun 1 Juta Rumah, Diprioritaskan untuk Kalangan Menengah Bawah di Lokasi Ini

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Taufan Bakri, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena masih ada sekitar tiga ratus pencari suaka di tempat itu.

"Untuk sementara, logistik yang bisa kita beri adalah listrik dan air. Dengan rasa kemanusiaan, kita tidak mungkin bisa putuskan," ujar Taufan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 2 September 2019.

Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Taufan menyampaikan, sekalipun tenggat waktu pengosongan eks-Kodim adalah 31 Agustus 2019, UNHCR selaku lembaga PBB yang menangani pengungsi belum sepenuhnya merelokasi para pencari suaka. UNHCR baru merelokasi 1.200 dari 1.500 pencari suaka ke tempat lain seperti rumah yang disewa hingga tempat kos. "Yang belum sekitar tiga ratusan," ujar Taufan.

Menurut Taufan, Pemprov DKI Jakarta telah menyetop pemberian bantuan makanan kepada para pencari suaka sejak akhir Agustus. Namun, UNHCR memenuhi kebutuhan makan para pencari suaka dengan menyediakan nasi kotak sendiri. "Makanan ditanggung UNHCR. Kemarin siang saat saya ke sana ada tujuh ratus boks makan siang dan tujuh ratus boks untuk makan malam dari UNHCR," ujar Taufan.

KPK Respon Permintaan Prabowo supaya Aktif Awasi Pelaksanaan Haji

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan permasalahan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat ke pemerintah pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees. Menurut dia, Pemerintah DKI sebelumnya membantu atas dasar kemanusiaan.

"Pemprov DKI itu membantu atas dasar kemanusiaan, kewenangan dimiliki oleh UNHCR dan pemerintah pusat," kata Anies di Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2019. (ren)

Ilustrasi perdebatan dunia di forum PBB

PBB Sebut "Peluang Besar" Sekaligus "Ancaman Serius" terhadap Kedaualatan dan Integritas Suriah

PBB memperingatkan adanya "ancaman yang sangat nyata" terhadap kedaulatan Suriah di tengah keruntuhan rezim Bashar Al-Assad baru-baru ini.

img_title
VIVA.co.id
9 Januari 2025