Kementerian PUPR Siapkan Rp70 Miliar Perbaiki Gedung Rusak di Papua
- VIVAnews/Bobby Andalan
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono hari ini mengungkapkan segera berangkat ke Papua. Keberangkatan ke Papua untuk melihat lebih detail kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi.
"Nanti malam saya berangkat (ke Papua). Tugas saya memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Kapolri dan Panglima TNI juga sudah ke sana," kata Basuki di sela acara The 3rd World Irrigation Forum & The 70th International Executive Council Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin 2 September 2019.
Dari prediksinya, pemulihan bangunan di Papua tak membutuhkan waktu yang lama. "Saya kira tidak seperti tsunami atau gempa bumi yang massif. Mudah-mudahan sebulan selesai," papar dia.
Dari inventarisasi yang telah dilakukan, ada tujuh bangunan yang mengalami kerusakan. Ketujuh bangunan itu di antaranya gedung MRP, gedung PKK, gedung Telkomsel, Kantor Bea Cukai dan beberapa bangunan negara lainnya.
"Yang terinventarisasi tujuh. Kerusakannya seperti kaca pecah dan dibakar. Mudah-mudahan tidak lama, kira-kira sebulan. Untuk anggaran baru dihitung kira-kira Rp70 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) hingga Jumat pagi, 30 Agustus 2019, masih melakukan pengamanan terhadap layanan, aset dan karyawan Telkom Group pasca kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019. Gedung milik pemerintah ini menjadi sasaran kemarahan dan dibakar massa.
Guna memantau kondisi infrastruktur dan layanan selama 7x24 jam, Telkom Group telah mengaktifkan crisis center regional di Makassar dan cirisis center pusat di Jakarta.
“Hingga saat ini, sejumlah layanan Telkom Group di lokasi terdampak sudah dapat beroperasi. Layanan Telkomsel sudah beroperasi sekitar 70 persen di wilayah Jayapura, bahkan layanan voice dan SMS di Sentani dan Abepura sudah beroperasi normal,” ujar Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, Jumat, 30 Agustus 2019 dalam siaran persnya.
Arif mengatakan, layanan Telkom yang sudah beroperasi 80 persen di wilayah Jayapura. Beberapa lokasi, infrastruktur dan layanan Telkom Group memang mengalami dampak dari peristiwa kerusuhan itu. Recovery masih terus dilakukan. (ren)
PNBP Rawan Dijadikan Bancakan, Pakar IPB Desak Pemerintah Cabut Peraturan Menteri Lingkungan
Tak memiliki dasar metodologis, hingga menimbulkan malapraktik dan rawan bancakan terhadap PNBP, pemerintah diminta untuk mencabut dan membuat aturan baru.
