Anggota DPR Duga Polusi Jakarta akibat Karhutla Sumatera dan Kalimatan
- VIVAnews/ M Ali Wafa
VIVA – Kebaharan hutan dan lahan atau Karhutla yang semakin banyak di masa musim kering berkepanjangan saat ini menjadi sorotan banyak pihak. DPR pun menilai pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mampu mengatasi hal ini.
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menduga dampak meningkatnya polusi udara khususnya di Ibu Kota Negara adalah salah satunya semakin banyaknya kebakaran hutan yang terjadi.
Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.
"Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta, karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," Kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin 19 Agustus 2019.
Menurut Bambang, pihak yang harus bertanggung jawab atas masalah karhutla ini adalah KLHK. Sebab, dia menilai KLHK terlambat dalam menangani kasus-kasus karhutla.
"Jadi Menteri KLHK (Siti Nurbaya) ini bukan ahli di bidang kehutahan. KLHK dalam menangani karhutla sangat bergantung dengan BNPB, padahal yang harus bertanggung jawab adalah KLHK," kata dia.
Kasus polusi di Jakarta perlu penanganan khusus dan cepat. Jakarta sendiri, Sebab, punya peranan penting terhadap perekonomian nasional, ini karena 60 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta.
Bambang pun mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membatasi usia kendaraan. Sebab, akan berdampak fatal khususnya pada ekonomi nasional kita.
"Pembatasan umur kendaraan itu, maka, akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada import besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif, padahal yang diinginkan Pemerintah Neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini,” ungkapnya.
Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.
"Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," kata Bambang Haryo. (ren)
