Kota Bekasi Ditawari Bergabung dengan DKI, Jadi Jakarta Tenggara
- VIVAnews/ Dani (Bekasi)
VIVA – Pemerintah Kota Bekasi, mendapat tawaran untuk bergabung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika Kota Bekasi bergabung dengan Jakarta, akan terbentuk nama Jakarta Tenggara.
Hal itu dikemukakan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, saat menanggapi wacana pembentukan Bogor Raya.
"Kita juga sempat ditawari DKI, untuk bergabung dengan Jakarta, dengan nama Jakarta Tenggara," ujarnya.
Namun, menurut Rahmat, dia menyerahkan semua keputusan kepada warga. "Saya serahkan kembali ke masyarakat Kota Bekasi, mau tidak diajak gabung ke DKI Jakarta. Biarkan masyarakat sendiri yang memilih," kata Rahmat kepada VIVAnews, Jumat, 16 Agustus 2019.
Meski begitu, Rahmat menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi memilih untuk tidak bergabung dengan rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dia lebih memilih untuk membuat provinsi sendiri, dengan wilayah yang dekat dengan Kota Bekasi.
Rahmat menjelaskan, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengintegrasikan tata ruang dengan wilayah yang sudah ada, perlu dilakukan percepatan. Salah satunya, dengan pembangunan sistem transportasi yang sudah berjalan. "Transportasi yang dibangun sebagian besar sudah terintegrasi dari Kota Bekasi ke DKI dan sebaliknya," ujarnya.
Namun, dia mengaku tak memiliki kapasitas untuk menyatakan Kota Bekasi harus mendirikan provinsi baru atau bergabung dengan DKI Jakarta. Menurutnya, biarkan tawaran atau ajakan tersebut dinilai langsung masyarakat. "Kota Bekasi kan bukan punya Wali Kota, tetapi milik masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi menggagas bakal mendirikan provinsi baru dengan nama Pakua Bhagasasi. Daerah yang diincar untuk masuk ke dalamnya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Bogor. (asp)
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
