Kebijakan Walkot Depok soal LGBT Tuai Kritikan

Tindakan lainnya menyebarkan surat edaran ke pusat-pusat perbelanjaan agar tidak membiarkan kelompok LGBT berkumpul dan membentuk crisis centre untuk mendata korban LGBT.

Menurut Mohammad Idris, apa yang dilakukannya itu sebagai langkah antisipasi agar perilaku LGBT yang disebutnya sebagai `virus, tidak menyebar`. Karena itu ia menolak jika kebijakannya dikatakan melanggar hak privat seseorang dan mengkriminalkan kelompok LGBT.

"Kita berangkat dari aturan ketertiban umum bahwa ini memang secara norma dan agama, menjadi sebuah permasalahan. Makanya kita tindakan-tindakannya persuasif, artinya memberikan penyuluhan dan kesadaran."

"LGBT melanggar aturan agama tidak? Ini kan masalahnya virus, bisa menyebar. Lain halnya orang meninggalkan salat itu sangat privasi, tidak bisa diambil tindakan karena aturan meninggalkan salat terus dieksekusi, tidak ada."

Serangan komentar negatif ke LGBT

Penulis tentang gender dan seksualitas yang juga aktivis LGBT, Hendri Yulius, mempertanyakan kebijakan wali kota Depok.

"Saya nggak clear apa yang didefinisikan, tolok ukurnya apa? Karena tidak jelas apakah merujuk pada identitas seseorang atau pada perilakunya? Itu kan dua hal yang terpisah," ujar Hendri Yulis kepada BBC, Minggu (12/01).