Sistem Drainase Tak Diurus, Pemprov DKI Dikritik Cuma Mikirin Trotoar
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikritik karena selama ini hanya fokus revitalisasi trotoar dengan berbagai hiasan di sepanjang jalanan.
Padahal, ada yang lebih penting penanganannya ketimbang mempercantik trotoar, yakni di bawahnya terdapat sistem drainase yang seharusnya bisa menampung dan mengairi air hingga ke permukaan laut.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat tata kota Yayat Supriatna kepada VIVA, Rabu, 1 Januari 2020.
"Saya kira ada banyak hal yang perlu kita cermati. Apakah kondisi drainase sudah tidak mampu dalam konteks apapun yang terjadi ke depan? Kalau masih belum banyak berubah, ya, akan begini terus," tegas dia.
Lebih jauh Yayat mengatakan, sampai saat ini drainase yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah air di ibu kota masih menggunakan drainase tua, alias sejak era kolonial.
Sementara kondisi Jakarta saat ini sudah jauh berubah jika dibandingkan dengan ratusan tahun silam. Ditambah lagi, menurut Yayat, dengan kondisi permukaan tanah di Jakarta yang terus mengalami penurunan.
"Jadi bisa dikatakan, Jakarta termasuk lambat melakukan pembaharuan tata kota dalam hal drainase (urban renewal). Drainase kita sekarang ini sudah tidak mampu mengantisipasi tingginya curah hujan, jadi pola penanganan drainase di masa lalu dengan sekarang sangat jelas berbeda kondisinya," ungkap dia.
Hujan deras yang melanda DKI Jakarta sejak Selasa sore, 31 Desember 2019, hingga banjir pada Rabu hari ini tergolong cukup parah. Karena, sebaran genangan banjir merata di sejumlah wilayah ibu kota.
Selain itu, Yayat mengaku penyebab banjir lainnya di Jakarta adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi dengan kurun waktu yang sangat panjang. Tak hanya itu saja, genangan air juga dibarengi dengan air laut pasang. "Ini akan mempengaruhi pasang surutnya air di Jakarta," tuturnya.
Jika melihat dari sebaran lokasi banjir di awal tahun ini, lanjut Yayat, sejumlah daerah yang dilanda banjir seperti Cipinang Melayu, Kampung Pulo, Jakarta Timur, secara geografis sangat sulit mengantisipasi datangnya banjir. "Jadi sekarang ini penanganannya lebih banyak kepada evakuasi," papar dia.
KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir
KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut.
