Konser DWP Pernah Ngasih Rp10 Miliar untuk Pemprov DKI, Kok Diprotes?
- Maria Margaretha Delviera/VIVA.co.id
VIVA – Konser Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 akan kembali digelar pada 13-15 Desember di Jakarta, setelah tahun lalu berjalan sukses dan meriah di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali. Namun, gelaran konser DWP 2019 ini mendapat kecaman.
Kisruh konser DWP 2019 penolakan dari organisasi masyarakat (ormas) bernama Gerakan Pribumi Indonesia atau Geprindo. Mereka menilai, konser electronic dance music atau EDM tahunan yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, ini merupakan ajang untuk berbuat maksiat.
Selain itu, mereka beranggapan bahwa pesta musik EDM juga bisa merusak moral bangsa dan tidak mencerminkan budaya Indonesia. Dengan begitu, Geprindo mengklaim banyak orang ingin acara tersebut dihentikan. Sebelumnya, tepatnya dua tahun lalu, peristiwa serupa juga terjadi di ibu kota.
Pada 29 November, ormas Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan acara DWP, yang pada saat itu lokasinya sama dengan tahun ini, yaitu di JIExpo Kemayoran.
Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, pada saat hari kedua penyelenggaraan DWP 2017, sejumlah orang datang dan berdemo di JIExpo Kemayoran. Meski didemo tapi konser tetap digelar.
DKI Jakarta butuh event berkelas
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku mendapat pemasukan dari pajak dengan nilai setidaknya Rp10 miliar dari diselenggarakannya Djakarta Warehouse Project (DWP) di 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta, Alberto Ali mengatakan, festival musik EDM (electronic dance music) yang diselenggarakan lagi di ibu kota di 2019 ini, memberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.
"Dengan penyelenggaraan dua hari (di 2017), (didapat pemasukan) sebesar Rp10 miliar," ujar Alberto dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Ia menyampaikan tahun ini DWP digelar lagi di Jakarta setelah pihak penyelenggara sempat memindahkannya ke Bali pada 2018. Sebagai kota internasional, Jakarta dinilai sebagai lokasi yang tepat juga untuk menyelenggarakan acara yang menghadirkan musisi-musisi internasional.
"Kita membutuhkan penyelenggaraan event berkelas. DWP salah satunya," tutur Alberto. Ia juga mengemukakan, pada 2017, pemasukan didapat dari pajak makanan dan minuman sebesar 10 persen atau Rp2,5 miliar. Dari pajak hiburan sebesar 20 persen, DKI Jakarta dapat Rp7,5 miliar.
"Ada dua obyek pajak yang dikenakan dari DWP 2017," ujar Alberto. Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat telah menyebar 597 personel untuk mengamankan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.
Polisi berpakaian preman
Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Harry Kurniawan ratusan personelnya akan berada di titik-titik di mana DWP 2019 digelar. Ia menyebut personel yang akan disebar di sekitaran JIExpo Kemayoran ada yang berpakaian dinas, berpakaian preman, hingga polisi yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.
Harry menegaskan jika personelnya siap memberi pengamanan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberi izin digelarnya DWP 2019. "Pemprov DKI menyampaikan bahwa DWP 2019 harus berjalan karena sudah ada izin. Kami di lapangan akan memback-up dari sisi pengamanan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta memberi tiga syarat kepada pihak penyelenggara atas akan digelarnya DWP 2019. Ketiga syarat ini adalah patuh hukum, patuh nilai budaya, dan juga bebas narkoba.
"Panitia pelaksana berjanji untuk mengikuti segala aturan legal formal yang berlaku, serta menghormati nilai budaya yang berlaku secara kepatutan. Panitia juga berjanji kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya," ujar Alberto melalui video di Instagram resmi DKI, @dkijakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
