Ketua DPRD DKI Jakarta Mau OTT TGUPP, Begini Jawaban Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sumber :
  • VIVA/ Fajar Ginanjar Mukti.

VIVA – Rencana Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dijawab Gubernur Anies Baswedan sebagai langkah yang berhasil.

KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub

Menurutnya, TGUPP merupakan unit yang efektif bekerja membuat program-program dirinya di Jakarta berhasil. Hal itu menjadi sebab keberadaan tim yang jumlahnya puluhan orang tersebut selalu menjadi sasaran kritik, khususnya dari pihak oposisi.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras ke TGUPP? Karena, TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," klaim Anies ketika ditanya wartawan di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Alex Marwata Sebut Johanis Tanak Teken OTT Gubernur Bengkulu: Beliau Setuju, Tak Keberatan

Ia juga memaklumi jika TGUPP menjadi sasaran kritik. Pihak oposisi akan selalu mencari celah sehingga setiap kinerja DKI bisa dicari kelemahannya.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya (kepada DKI)," paparnya.

Gubernur Bengkulu Peras Anak Buah Buat Dana Kampanye, Ancam Dinonjobkan

Anies mengemukakan, sekali pun menjadi sasaran kritik, ia tetap yakin TGUPP merupakan unit yang memberi efek signifikan atas kinerjanya untuk ibu kota.

"TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya makin dirasakan," ungkap dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat mengancam akan melakukan OTT terhadap TGUPP karena dinilai sudah terlampau melebih kewenangannya.

Menurutnya, TGUPP menjadi begitu gemuk di masa kepemimpinan Anies itu dinilai terlalu melampaui tupoksi-nya seperti diatur di Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019.

"Saya terus terang saja, saya mau OTT TGUPP. Ini (keberadaan struktur di luar organisasi pemerintahan) sudah jadi pola baru yang terjadi di pemerintah daerah," tegas Prasetio.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya