Minta Pemerintah Setop Dusta, Rizieq Akui Sempat Didatangi Pejabat BIN
- Repro Twitter
VIVA – Reuni Akbar Alumni 212 digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Senin, 2 Desember 2019. Monas sudah ramai oleh para peserta Reuni 212 sejak Minggu malam dan berakhir pada pagi ini.
Salah satu tokoh yang sebelumnya diharapkan hadir adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Namun, Rizieq tak bisa datang lantaran dia mengaku mendapat surat pencekalan untuk keluar dari Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
Meski tak bisa hadir dalam Reuni 212, melalui video conference, Rizieq memberikan sambutan. Dia menceritakan kesulitannya untuk bisa kembali ke Tanah Air, sehingga tak bisa hadir dalam Reuni Akbar Alumni 212.
"Saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan, atas permintaan pemerintah Indonesia," kata dia, seperti dikutip dari VIVAnews.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sebelumnya membantah meminta pemerintah Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap Rizieq. Karena itu, Rizieq pun memintah kepada pemerintah Indonesia untuk tidak membohongi publik, di mana seolah-olah dirinya tak mau pulang ke Tanah Air karena kemauan sendiri.
"Sudah akhir segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong d tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.
Dia pun mengulangi pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang lama, yakni pemerintah Arab Saudi sebenarnya bisa saja memberi kemudahan kepada Rizieq untuk pulang ke Indonesia.
Pernah didatangi BIN
Rizieq menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan seorang pejabat Badan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam sambutannya di Reuni Akbar 212. Menurutnya, kesulitan dirinya kembali ke Tanah Air karena ada campur tangan pemerintah Indonesia.
Dia pun membantah pernyataan Mahfud MD sebelumnya yang mengatakan dirinya tak melapor ke pemerintah atau otoritas kedutaan di Arab Saudi terkait niat kepulangannya yang dicekal. Menurutnya, pihak yang kali pertama dihubungi saat terjadi pencekalan adalah otoritas RI.
Bahkan utusan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Riyadh sempat mendatangi kediamannya. Saat itu, utusan yang ternyata seorang pejabat BIN tersebut menyampaikan pesan dari dubes.
"Jadi Pak Dubes mengirim utusan (BIN) ke rumah saya untuk meminta keterangan, bahkan meminta berkas keimigrasian dalam bentuk foto copy, paspor, visa dan sudah saya berikan," kata Rizieq.
Dengan memberikan itu, Rizieq merasa telah melapor ke pemerintah Indonesia, sekaligus membantah klaim Mahfud. Dia juga menyebut, telah melapor kepada Kementerian Luar Negeri, di mana menurutnya pesan itu juga telah disampaikan ke Kementerian Polhukam.
"Apakah ini bukan laporan namanya?" tanya dia.
Karena itu, Rizieq menilai, keputusan terkait pencekalan atau disebutkannya sebagai pengasingan sudah menjadi campur tangan otoritas pemerintah Indonesia. Dia tak mau masyarakat menyalahkannya, apalagi FPI atau kelompok lain yang selama ini berada di belakangnya.
"Siapa pun ditanya kapan pengasingan ini berakhir, kapan cekal ini dihentikan, jangan tanya ke saya, FPI, GNPF Ulama, PA 212, ke pemerintah Saudi, tapi tanya ke pemerintah pusat yang menggelar sinetron pengasingan kemasan pencekalan," tutur.
Perjuangan pulangkan Rizieq
Sementara itu, Ketua Panitia Acara Reuni 212 Yusuf Muhammad Martak sebelumnya mengatakan bahwa ada yang mencegah Rizieq kembali ke Indonesia. Akibatnya, Rizieq tak bisa hadir dalam Reuni Alumni 212 hari ini.
"Dengan segala perjuangan kami mendatangkan Habib ke reuni ini tetapi ada tangan kotor tangan jahat yang bermain di belakangnya," kata Yusuf Martak di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019.
Martak berharap pertolongan Allah SWT agar Rizieq bisa kembali di Indonesia setelah hampir dua tahun tinggal di Arab Saudi. Dia pun meyakini Rizieq akan segera pulang. Pasalnya, menurut dia, pemerintah Arab Saudi akan membantu kepulangan Rizieq.
"Pemerintah Saudi Arabia sedang berusaha dan dibebaskan Habib Rizieq. Dan Insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum Reuni 2020, HRS sudah bisa berkumpul dengan kita," tuturnya.
Kemenperin Tegaskan Kemasan Rokok Diseragamkan Picu Makin Maraknya Produk Ilegal
Wacana pemerintah memasukkan pasal mengenai penyeragaman kemasan pada produk tembakau dinilai berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
