2 Kepala Dinas Mundur, Anies Mau Redam Kisruh RAPBD 2020?
- VIVA / Fajar GM
VIVA – Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri di tengah pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Provinsi Jakarta 2020.
Mereka yang mundur adalah Sri Mahendra dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Edy Junaedi mundur dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jakarta.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar melihat mundurnya dua anak buah Anies untuk meredam isu yang sedang ramai terkait pembahasan rancangan APBD 2020.
"Ya saya melihat ini mungkin salah satu upaya untuk meredam isu anggaran yang sekarang sedang hits. Semua tuntutan ada di gubernur," kata Rully kepada VIVA, pada Jumat 1 November 2019.
Di samping itu, ia menilai Anies sudah mengklarifikasi adanya temuan terkait anggaran yang sangat besar untuk komponen lem aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen mencapai Rp124 miliar.
"Pak Anies sudah memberi klarifikasi bahwa itu adalah dummy perencanaan. Dan sang pembeber capture data ini sudah diperingati bahwa ini seharusnya konsumsi di DPRD dulu, beda kasus kalau itu sudah ketuk palu," ujarnya.
Saat ini, kata dia, Anies harus membuat gebrakan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan anggaran e-budgeting tanpa cek manual.
Anies terkejut dengan mundurnya Sri Mahendra dari jabatan Kepala Bappeda Provinsi Jakarta. Tapi, Anies harus menghormati keputusan tersebut.
"Meskipun terkejut dengan permohonan beliau, tapi kami menerima permohonan pengunduran diri Pak Mahendra. Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai," kata Anies seperti dikutip Vivanews.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana mempertanyakan perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemprov DKI sebesar Rp82 miliar hanya untuk pengadaan lem aibon.
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" demikian cuitan William dikutip Rabu, 30 Oktober 2019.
Selain itu, William mengatakan PSI menemukan kejanggalan dalam pembahasan usulan APBD Pemerintah Provinsi Jakarta 2020 tentang pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar.
"Kami menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur," kata William.
Kemudian, usulan anggaran untuk 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," ujarnya.
