Anies Bakal Tinggalkan Sistem E-budgeting Warisan Ahok
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penyusunan penganggaran secara elektronik (e-budgeting) tak sempurna yang dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi penyebab munculnya ajuan janggal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Karena itu, dia berencana tak akan menggunakannya lagi.
Anies menyebut bahwa sistem tersebut bukan teknologi terbaik dalam penyusunan APBD. Menurutnya, sistem itu punya kelemahan teknis, di mana Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik meski belum ada pembahasan dengan DPRD. Keterbatasan teknis itu menjadi penyebab banyaknya usulan anggaran janggal dalam RAPBD 2020.
"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, (misalnya) yang penting, masuk angka (ajuan anggaran). Toh nanti yang penting dibahas," ujar dia di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Selain itu, tidak adanya fitur verifikasi secara otomatis membuat kesempatan anggaran yang belum dicek ulang menjadi benar-benar dianggarkan di APBD. Dia menambahkan, kesalahan manusia saat menginput anggaran bisa berdampak pada ditetapkannya anggaran keliru dalam APBD. Â
Karena itu, dia akan meninggalkan sistem e-budgeting tersebut. Alasannya, dia tak mau gubernur setelahnya akan mengalami nasib serupa seperti dia saat ini, di mana usulan janggal muncul dalam RAPBD 2020, seperti anggaran pengadaan lem aibon atau bolpoin yang nilainya fantastis.
"Saya tidak mau meninggalkan ini (e-budgeting) ke gubernur berikutnya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujar Anies.
Dia mengaku akan secepatnya mengembangkan sistem penganggaran cerdas yang lebih efektif mencegah ajuan janggal. Nantinya, sistem itu akan otomatis mendeteksi ajuan janggal, sehingga enggak perlu lagi verifikasi manual yang memungkinkan lolosnya ajuan yang salah
Pada sistem yang baru nanti, menurut dia, jika ada masalah atau angka yang tidak masuk akal akan langsung menyala (red light) untuk member peringatan. "Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning. Kan bisa diketahui. Ini tinggal dibuat algoritma saja," ujar dia.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
