3 Tuntutan Buruh Demo di DPR
- VIVA/Sherly
VIVA – Massa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019. Mereka turun ke jalan menolak sejumlah aturan yang tidak berpihak kepada kaum buruh.
Sebanyak 560 buruh dari sejumlah aliansi buruh di wilayah Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang menuju gedung parlemen di Jakarta. Mereka akan menyampaikan penolakan terhadap sejumlah aturan yang menyengsarakan buruh kepada pemerintah dan anggota dewan yang baru saja dilantik untuk periode 2019-2019.
"Kami kembali turun ke jalan dan menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kami kepada wakil rakyat dan pemerintah terkait aturan-aturan yang tidak berpihak kepada kami," kata Koordinator aksi, Jamali, Rabu, 2 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Adapun tuntutan buruh dalam aksi mereka, yakni menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, merekah juga akan menagih janji pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Para buruh yang berkumpul di Jalan Daan Mogot Tangerang menuju Gedung DPR RI dengan beriringan menggunakan sepeda motor dan bus sambil membawa bendera masing-masing aliansi buruh, di antaranya Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka membawa spanduk yang berisi tuntutan.
"Kami akan bergabung dengan rekan kami dari wilayah Jabodetabek," ujarnya.
Menyusul demo buruh hari ini, sebanyak 6.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan siaga. Pihak kepolisian juga melakukan pengalihan arus di sekitar kawasan DPR/MPR agar warga bisa melakukan antisipasi supaya tak terjebak macet akibat aksi demo.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
