Anies Sebut PBB Gratis Diperluas untuk Pahlawan Nasional hingga Guru
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan kekeliruan informasi terkait Pajak Bumi Bangunan atau PBB, dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah Rp1 miliar. Ia menegaskan kebijakan pembebasan PBB justru diperluas.
“Pembebasan PBB itu diteruskan, bahkan kita perluas. Bukan hanya bebas bagi PBB bagi yang rumahnya di bawah Rp1 miliar. Tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara di Ibu Kota negara ini," kata Anies dikutip VIVA dari video Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Anies menjelaskan, perluasan ini berlaku untuk pahlawan nasional, pejuang veteran, perintis kemerdekaan yang memiliki rumah di Jakarta. Selain itu, penerima bintang jasa pengabdian dari presiden juga berhak mendapatkan PBB gratis.
"Mereka sampai dengan anak cucunya tiga generasi masih menggunakan rumah dari orangtua mereka maka tidak dikenakan PBB. Selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kegiatan hidupnya," ujar Anies.
Dia menekankan, kebijakan ini sebagai ucapan terima kasih Pemprov DKI atas jasa mereka yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. "Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini," lanjut Anies.
Lalu, kelompok kedua yaitu para purnawirawan TNI dan polisi yang berdomisili di Jakarta. Kemudian, pensiunan pegawai negeri.
"Mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Mereka-mereka selama hidupnya, sebagian dari kariernya diberikan untuk bangsa dan negara," tutur eks rektor Universitas Paramadina itu.
Baca: Anies Sebut PBB Gratis Bukan Dihapus tapi Dikembangkan
Selanjutnya, kalangan yang sudah berjasa dalam pendidikan yaitu guru dan dosen. Menurut Anies, guru dan dosen memberikan pendidikan sehingga rakyat bisa tercerdaskan. Hal ini berlaku juga untuk pensiunan guru dan dosen.
"Jakarta memulai, kami ingin mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan. Dan kita berharap di Jakarta, kita merasakan keadilan," katanya.
Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Atasi Banjir
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar untuk Teknologi Modifikasi Cuac
