Antar Penumpang Sampai Rumah, Organda Depok Usulkan Angkot Online
- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Ribuan angkutan kota atau angkot di Kota Depok, terpaksa tidak lagi beroperasi. Hal itu lantaran, kalah bersaing dengan moda tranportasi online. Dari 3.000 angkot yang tercatat, kini hanya tersisa sekira 1.800 angkot yang masih beroperasi di kota tersebut.
Menyikapi hal ini, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Depok, mulai memikirkan solusi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Beberapa wacana yang bakal dikaji untuk mendongkrak operasional angkutan umum itu, di antaranya perbaikan dari segi pelayanan, seperti pemasangan AC hingga mengadopsi sistem angkutan online.
“Organda sekarang ini sedang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Depok, terkait perubahan jenis angkutan. Nah, ini kita sudah usulkan kepada pemda untuk pelayanan door to door (dari pintu ke pintu),” kata Sekjen Organda Depok, Abdul Hasyim kepada wartawan, Kamis 21 Maret 2019
Nantinya, menurut Hasyim, angkot yang beroperasi hingga masuk ke perumahan itu akan disesuaikan dari jenis ukuran dan kapasitas penumpang. “Jadi, angkot beroperasi sampai depan rumah, dengan angkutan lebih kecil atau yang kita sebut angkot kawasan. Angkot ini berbasis aplikasi online dan bayarnya pun nontunai,” katanya.
Pihak Organda berharap, program atau ide yang direncanakan itu dapat terealisasi secepatnya, atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hal ini dianggap penting, untuk mengurangi dampak pengangguran akibat banyaknya sopir angkot yang tak lagi beroperasi karena kalah bersaing.
“Ya, makanya kita coba deh berinovasi. Teman-teman yang sekarang menggantungkan hidupnya di angkutan, tetap bisa berusaha. Adanya angkutan kawasan, mudah-mudahan tahun ini kita launching sebelum puasa. Organda sudah siapkan unitnya tinggal regulasinya aja pemda siapnya kapan," ujarnya. (asp)
Rentan Risiko, Kemnaker dan Kemenhub Kompak Genjot Kepesertaan Jamsostek Pengemudi Transportasi Online
Kemnaker dan Kemenhub mendorong penyedia aplikasi transportasi online untuk ikut peduli meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
