DKI Dapat Rp571 Triliun, Ini Rencana Transportasi di Jabodetabek
- VIVA.co.id/Ridho Permana
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diminta oleh Presiden Joko Widodo, untuk membuat perencanaan pembangunan transportasi terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, dalam 10 tahun mendatang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya mendapatkan dana Rp571 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk moda transportasi, membangun sarana dan prasarana penunjang. "Itu adalah anggaran pembangunannya," ujar Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019
Dia mencontohkan, mass rapid transit (MRT) sekarang baru 16 kilometer, nanti akan dibangun 231 km. Kemudian, light rail transit (LRT) akan dibangun lebih dari 120 km. "Lalu, kereta api yang ada di bawah akan dinaikkan itu muter 27 km, sehingga tidak ada lagi kemacetan akibat kereta api yang berhenti," ujar Anies.
Anies mengatakan, pihaknya akan membuat perlintasan kereta api yang diganti menjadi fly over atau underpass. Sebab, perlintasan kereta api masih menjadi masalah di Jabodetabek. "Kalau sekarang, kereta apinya tiap lima menit lewat, macetnya belum teruraikan, kereta sudah lewat lagi," ujarnya.Â
Dia menjelaskan, ada 27 km lintasan sebidang di Jakarta. Lintasan itu akan dibuat fly over. "Itu, termasuk dalam anggaran Rp571 triliun. Ini bukan sekadar membangun yang baru, tetapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada dan kami sudah cek kalau menggunakan underpass tidak mungkin, karena tempatnya sebagian sempit," ujar Anies.
Menurut Anies, pihaknya juga akan membuat fasilitas publik seperti jogging track, taman, dan fasilitas lainnya. Hal itu dibuat, agar warga Jabodetabek menjadi semakin nyaman. "Selain itu, jalur KA memisahkan antarkampung, antarwarga, antarlingkungan, ketika dibuat naik, di bawahnya akan dibuat jogging track dan bike track sepanjang Jakarta," ujar Anies. (asp)
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
