Supaya Anggaran Menetes ke Bawah, Alasan Anies Kucurkan APBD ke Ormas

"Proposalnya bisa berupa fisik, sebab itu kan investasi untuk fasilitas ekonomi. Pendidikan atau pelatihan juga investasi jangka panjang. Makanya mereka disuruh membuat proposal untuk pengajuan."

Namun demikian, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Zuliansyah, mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta agar tak sembarangan menggelontorkan anggaran.

Sebab, menurutnya, penyelewengan amat mungkin terjadi jika pemda tak menentukan kriteria ormas yang bisa mendapat dana. Selain itu, pemda juga harus memastikan betul proposal program yang diajukan merupakan kesepakatan rapat dengan RT/RW setempat.

"Jadi tidak sekadar memberikan anggaran kepada ormas untuk melakukan sesuatu tapi seolah-olah memberikan cek kosong," jelas Zuliansyah.

Apalagi, kata dia, dalam pengelolaan mandiri semacam ini tak ada proses tender sehingga mudah saja mengelabui pemda.

"Misalnya anggaran dikasih ke ormas A untuk membangun infrastruktur tanpa lelang, tapi kemudian tidak tertutup kemungkinan ormas itu men-subkon ke perusahaan. Ini kan nggak ada yang tahu," tukasnya.

Persoalan lain yang mesti diperhatikan Pemprov DKI Jakarta, yakni mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Laporan keuangan negara dalam pengamatannya sangat detil. Sementara tak semua ormas memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik.