Bulan Dana, PMI Jakarta Kumpulkan Donasi Rp19,8 Miliar
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2018 di DKI Jakarta, sejak 1 September hingga 31 Desember 2018.Â
Pada bulan dana itu, PMI DKI Jakarta berhasil menghimpun dana sebesar Rp19,8 miliar. Perolehan itu mengalami kenaikan sebesar 31 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp15,1 miliar. "Bulan dana PMI alhamdulillah sudah tuntas. Kita berharap agar peningkatan ini akan membuat kerja PMI Â menjadi lebih optimal," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.
Anies mengemukakan, hal yang dikerjakan oleh PMI adalah kerja kemanusiaan. Lantaran itu, harus dipastikan seluruh yang dibutuhkan PMI terfasilitasi dengan baik, salah satunya adalah kebutuhan pendanaan. "Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki komitmen, baik anggaran APBD, maupun dari penggalangan dana masyarakat," ujar Anies.Â
Anies mengatakan, keberhasilan program PMI DKI Jakarta juga tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik, antara PMI dengan instansi pemerintah maupun swasta di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten, termasuk partisipasi aktif masyarakat.Â
PMI DKI Jakarta diharapkan dapat terus memberikan pelayanan kemanusiaan terbaik kepada masyarakat Ibu Kota Jakarta. "Kita bersyukur bahwa penggalangan dananya berhasil dan sukses. Insya Allah ini menjadi motivator untuk tahun berikutnya juga bisa lebih banyak. Kita berharap nanti berkembang lebih luas lagi," ujarnya.
Anies pun mengucapkan terima kasih kepada relawan dan para penyumbang yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan dana.
Berdasarkan data yang diperoleh, PMI Jakarta Timur mendapatkan Rp7,5 miliar, Jakarta Selatan Rp4,8 miliar. Jakarta Utara Rp1,7 miliar, Jakarta Barat Rp3,8 miliar, Jakarta Pusat Rp1,6 miliar dan Kepulauan Seribu Rp128 juta. (mus)
Full Senyum! Ini Ketentuan Resmi Opsen Pajak Kendaraan di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk aturan opsen pajak kendaraan.
