Anies Jadikan Sistem SP2D untuk Integrasi Pembayaran Belanja dan Pajak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik peluncuran sistem pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

Dinas Pertamanan Temukan Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin

Anies mengatakan, dengan adanya sistem ini dapat memberikan efisiensi terhadap proses pembayaran belanja daerah dan pajak.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah atas terobosan dan inovasi yang dikeluarkan.

Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ

"Saya memberikan apresiasi, terobosan ini membuat kita semakin lengkap. Sudah casheless, e-planning, dan e-budgeting ke depannya kita juga akan membuat sistem e-kinerja yang beneran bukan sistem pencatatan kerja, tetapi kinerja," ucap Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis 31 Januari 2019.

Anies mengatakan, implementasi kebijakan dapat meningkatkan kinerja Pemprov DKI jakarta menjadi lebih efisien dan efektif, serta akuntabilitas publik pun semakin baik.

Pemprov Jakarta Ungkap Pemadaman Lampu Serentak Turunkan Emisi Karbon hingga 66,49 Ton

Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui SP2D secara online dan real time ini menjadi keunggulan Pemprov DKI. Sebab, pembayarannya melalui Bendahara Umum Daerah lebih transparan.

"Maka, semakin sedikit proses yang berbelit-belit, dari seluruh proses itu ada tujuh tahapan yang dipangkas. Nanti, akan dilakukan di seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, semua SKPD-UKPD. Maka, ini akan membuat proses kerja kita jauh lebih efisien dan efektif. Bagi Pemerintah Pusat pun jauh lebih baik, karena mereka akan menerima update-nya itu,” tutur Anies.

Melalui integrasi sistem ini, akan memudahkan mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam administrasi pembayaran pajak, dan diharapkan program pembayaran belanja daerah dan pajak melalui SP2D secara online dan real time menjadi role model untuk pemerintah daerah atau provinsi lainnya di Indonesia.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024