'Uang Bau' Tak Memadai, Kisah Warga Bantar Gebang Terdampak Bau Sampah
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Polemik dana kompensasi bau Bantar Gebang mencuat seiring dengan polemik pengelolaan sampah antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
Pemkot Bekasi menambahkan kisruh sampah bukan karena dana hibah, melainkan persoalan tanggung jawab dari kerjasama kedua daerah terhadap dampak sampah.
Pasalnya, nominal yang diajukan Pemkot Bekasi terhadap pemprov DKI Jakarta belum cukup untuk membenahi pengelolaan sampah.
Selanjutnya, kedua belah sepakat untuk melakukan evaluasi di TPST Bantar Gebang. Sementara itu aktivitas pengiriman sampah berjalan normal. Meski begitu, truk sampah ini harus menaati jam operasional yang ditetapkan.
"Ini adalah bentuk kemitraan yang saling mengkoreksi, saling memperbaiki satu sama lain," ujar Wali kota Bekasi Rahmat Effendi.
"Kita ini proses dalam kepimpinan yang beradab, kata beradap itu adalah bagaimana kita membangun proses administrasi yang baik, kerja sama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan warga," imbuhnya.
Pemkot Bekasi pula meminta DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan kesehatan, pendidikan, sarana olahraga dan sistem air bersih di Bantar Gebang.
Kedua kepala daerah akhirnya sepakat untuk memperbaiki kerjasama, termasuk pengelolaan sampah Bantar Gebang.
"Kita ingin agar pembangungan Jabodetabekjur (Jakarta Bogor Tangerang Depok Bekasi dan Cianjur) itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi karena memang perekonomian di wilayah ini terintegrasi, warganya pun terintegrasi," ujar Gubernur DKI Anies Baswedan.
