Kementerian PUPR Pertanyakan Konsep Naturalisasi Ciliwung Pemprov DKI
- Pius Mali
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih belum memahami konsep naturalisasi Sungai Ciliwung, yang dimaksud Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, pelaksanaan normalisasi sungai itu yang direncanakan sejak awal oleh PUPR pun masih tersendat.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengundang Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan konsep dari naturalisasi Sungai Ciliwung itu.
"Mengenai normalisasi, pak gubernur (Anies) enggak menolak, tetapi beliau lebih senang naturalisasi," kata Hari di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.
Dalam beberapa kali kesempatan, menurut Hari, undangan hanya dihadiri oleh pegawai Pemprov DKI setingkat staf yang juga belum memahami konsep naturalisasi.
"Saya kan juga enggak ngerti naturalisasi, waktu itu diundang (perwakilan Pemprov DKI), hanya satu staf hadir dan enggak ngerti, terus diundang lagi, enggak ngerti lagi soal naturalisasi," ujarnya.
Menurut dia, dalam rapat bersama antara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cilwung Cisadane dan perwakilan Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyiapkan dana sebesar Rp450 miliar dari DIPA DKI untuk program naturalisasi tersebut.
"Pelaksanaannya bagaimana naturalisasi itu makanya kami undang, terus untuk pembebasan (lahan) kan yang laksanakan juga di sana (Pemprov). Tetapi, kami tidak biarkan saja, kami tetap berupaya memperkecil dampak dari banjir," katanya.
Hingga saat ini, Hari belum mengerti betul konsep dari naturalisasi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam pemahaman dia, naturalisasi adalah airnya diserap di wilayah sekitar sungai dan tidak cepat-cepat dibawa ke laut.
"Naturalisasi saya tidak tahu yang dimaksud. Saya cuma lihat di Twitter, ada kiriman kalau tidak salah airnya dibiarin di situ (sungai), supaya tidak cepat-cepat dikirim ke laut. Pokoknya, jangan sampai mengenangi masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan, "Tapi kalau dari hulu (air) datang terus mestinya yang di depan juga harus jalan (normalisasi Ciliwung). Kalau naturalisasi enggak tahu saya."
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
