Empat Pekerja Asing Mendadak Ukur Tanah, Warga Jatimulya Terkejut
- VIVA.co.id/ Dani (Bekasi)
VIVA – Warga RT 07 RW 06 Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dikagetkan dengan kedatangan empat warga negara asing (WNA) yang secara mendadak mengukur lahan mereka. Empat orang bermata sipit itu diduga merupakan pekerja proyek pembangunan kereta cepat.
"Ada enam orang yang tiba-tiba mengukur lahan warga di sini. Empat orang di antaranya warga asing dan tidak bisa berbahasa Inggris," kata Ketua RT 07, Karta Sitepu (44), Senin, 17 September 2018.
Dalam akun Twitter Haikal Hasan terlihat beberapa pekerja berpakaian biru muda tengah mengukur lahan warga Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Senin, 17 September 2018.
Ketika ditanyai maksud kedatangannya, menurut Karta, empat warga asing itu tidak bisa berbahasa Inggris. Hal itu diperkuat setelah dia berusaha bertanya menggunakan bahasa Inggris. "Tidak tahu dari negara mana pekerja itu," ujarnya.
Keberadaan dua orang pekerja Indonesia, menurut Karta, tidak bisa memberikan komentar apa pun. Menurut dia, keduanya tidak menyampaikan maksud dan tujuannya. "Mereka tidak ada yang berucap sepatah kata pun," ujarnya.
Sejauh ini, kata Karta, lahan warganya sudah ada yang dibebaskan untuk proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Menurutnya, lahan yang digusur itu 40 meter dari bahu pembangunan tol.
Kedatangan warga asing itu sama sekali tidak diketahui maksudnya. "Saya tidak tahu mau ada apa lagi karena untuk pembebasan lahan warga sudah ada. Dan lokasinya bukan di sini," katanya.
Menurut dia, ada sekitar 150 warga di RT 07. Namun, bila ada rencana pembebasan lahan baru sebaiknya ada koordinasi lebih dulu. Sebab, warga yang menjadi sasaran penggusuran merupakan dari kalangan menengah ke bawah sehingga dia mengkhawatirkan warganya resah. "Tolong lah cara koordinasi tetap dijunjung tinggi. Jangan main suruh ngukur saja, sudah gitu warga asing lagi," ujarnya.
Aksi May Day, Aliansi Bali Menggugat Soroti Maraknya Pekerja Asing Ilegal di Bali
Aliansi Bali Menggugat juga mendesak pemerintah membuat peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja.
