Ganjil Genap Depok Dibahas, Anggota DPR Usul Solusi Lain Urai Macet
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengungkapkan, saat ini kajian sistem ganjil genap yang diwacanakan bakal berlaku di Jalan Margonda, Depok belum final. Salah satu penyebabnya lantaran peninjauan kembali atau kroscek ulang atas wacana tersebut.
“Iya belum final. Ini masih tahap kroscek ulang. Masih banyak tahapan. Masih belum paparan ekspos internal,” katanya pada wartawan, Senin, 10 September 2018.
Hal itu dikemukakan Dadang menanggapi belum rampungnya kajian sistem ganjil genap yang diwacanakan bakal berlaku di Jalan Margonda, Depok. Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok menargetkan kajian tersebut seharusnya selesai pada Agustus lalu.
Dadang enggan membeberkan hal apa saja yang perlu dikroscek ulang tersebut. “Belum bisa diekspos jadi kan masih belum paparan juga, masih ada tahapan-tahapannya,” katanya.
Sejauh ini, menurut Dadang, tidak ada kendala apapun atas kajian tersebut. “Tidak ada kendala. Memang belum selesai saja kajiannya.”
Lebih lanjut, Dadang menepis bahwa kajian ini molor dari jadwal. Setelah kajian selesai, selanjutnya dilakukan ekspos internal kemudian uji publik. “Eggak (molor). Itu memang perkiraan (selesai Agustus). Masa kajian belum selesai. Karena kan kajiannya kinerja jaringan jalan jadi harus komprehensif, seluruh Depok dan soal simpangan semuanya,” ujarnya.
Margonda Jilid Dua
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi menilai, wacana ganjil genap yang digulirkan Pemkota Depok hanya solusi jangka pendek. Intan mangakui, sistem ini terbukti ampuh mengurai kemacetan di Jakarta ketika perhelatan Asian Games 2018. “Itu hanya sebagai rekayasa lalu lintas saja. Saat ini pertumbuhan penduduk dan pemilik kendaraan jauh lebih besar dibandingkan ruas jalan sehingga diwacanakan ganjil genap. Tapi jangan sampai ini malah membuat warga membeli kendaraan lebih dari satu karena tidak mau kena sistem ini,” ujarnya.
Menurut Intan, pemerintah kota setempat harus melakukan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan mempercepat proyek Margonda II. Intan memprediksi cara itu jauh lebih ampuh untuk mengurai kemacetan sekaligus memperluas roda perekonomian di Kota Depok.
“Harusnya jangan terpusat di Margonda saja. Masih banyak wilayah yang berpotensi, seperti di kawasan Bojongsari. Jadi harus dipikirkan Margonda II jika ini dilakukan maka kemacetan di Margonda tidak lagi signifikan. Jadi solusi jangka panjangnya adalah pemerataan pembangunan,” kata wanita berhijab dari fraksi PAN tersebut.
Solusi lainnya yang harus dipertegas, menurut Intan, adalah dengan melakukan evaluasi perizinan pembangunan di kawasan Margonda. “Kalau bisa jangan dikasih izin lagi. Jika ada investor yang mau tanam saham maka diarahkan ke wilayah lain di Depok selain Margonda," katanya.
Dia menambahkan, "Jika perizinan yang dikeluarkan hanya sebatas di Margonda maka kawasan lainnya tidak akan berkembang. Pusat kota tidak boleh hanya satu titik karena untuk mengurai kemacetan juga."
Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok mewacanakan sistem ganjil genap di kawasan Margonda. Kebijakan ini disebut-sebut bakal diberlakukan pada saat weekend atau Sabtu-Minggu di saat jam padat kendaraan. Namun sampai hari ini, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait rencana itu.
