Wagub Sandiaga Bantah Pencopotan Pejabat DKI Mendadak
- VIVA.co.id/ Gadis Neka Osika
VIVA – Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan perombakan jabatan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan sesuai prosedur dan transparan.Â
Bahkan, proses tersebut sudah dilakukan sejak lama hingga akhirnya diambil keputusan, pada akhir Juni 2018, oleh Panitia Seleksi yang dipimpin Sekretaris Daerah Saefullah.
"Ini sudah lama kan prosesnya, proses assesment sudah dilakukan, sudah disampaikan bahwa jabatan itu amanah bahwa semuanya akan dilakukan proses review," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Selasa 17 Juli 2018.
Sandiaga mengungkapkan, para pejabat yang terkena pergantian sebenarnya sudah dikumpulkan di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Saat itu diumumkan akan ada asessment dan evaluasi bagi para pejabat di Pemprov DKI. Dalam kesempatan itu, Sandiaga menyampaikan kepada para pejabat bahwa mereka dapat digantikan kapan saja.
"Di situ seharusnya mereka sudah siap. Prosesnya tiga bulan, semenjak assesment pertama hingga sekarang. Kalau saya sih melihat jabatan itu kan ibadah, amanah. Ada yang sudah mungkin memasuki kesiapan purna tugas mengucapkan terima kasih, mungkin ada yang masih punya harapan ke depan untuk memperbaiki kinerja," ujarnya.
Sandiaga mengatakan, semestinya proses pergantian dan penyegaran itu disikapi secara positif. Sebab, pergantian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan membuat organisasi lebih dinamis.
"Jadi saya rasa kita tidak perlu menanggapi dengan berlebihan dan ini akan berlangsung. Jadi kita akan buat lebih tertata, terbuka, transparan," ujar Sandiaga. (ren)Â
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
