Kemendagri Siap Terima Perwakilan Massa Aksi 67
- Foe Peace
VIVA – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri akan menerima perwakilan massa Aksi 67 Tegakkan Keadilan, yang menuntut pengungkapan kasus e-KTP dan menuntut pemecatan Mendagri Tjahjo Kumolo, kemudian kasus PJS Gubernur Jawa Barat dan menolak SP3 Sukmawati, tangkap Victor Laiskodat, dan tangkap Ade Armando.
"Silahkan, kalau ada perwakilan yang mau datang, tata kramanya seperti itu. Prinsipnya, kami terbuka dan nanti kita jelaskan bahwa kita sudah sesuai peraturan perundangan," kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jumat 6 Juli 2018.
Dia meminta massa aksi bisa menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib dan aman. Juga, mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.
"Tetap, harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan kontraproduktif dalam pembangunan demokrasi," katanya.
Untuk diketahui, aksi tersebut dimulai sekira pukul 13.00 WIB. Mereka memulai aksi dari Masjid Istiqlal sebagai titik kumpul dan kemudian menuju ke kantor Bareskrim Mabes Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan lalu ke kantor Kemendagri. (asp)
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
