Kasus 'Partai Setan' Amien Rais Rentan Mirip Perkara Ahok
- VIVA/Lilis Kholisotussurur
VIVA – Sudah lebih dua bulan, kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama yang dituduhkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, masih berproses di Polda Metro Jaya.
Namun, sejauh ini belum ada perkembangan yang berarti dari kasus yang muncul dari ucapan Amien Rais di acara keagamaan tentang istilah Partai Setan dan Partai Allah.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan, penyidik memang sangat berhati-hati dalam mengusut dugaan kasus yang dituduhkan ke Amien Rais ini.
Sebab, kata Adi, kasus ini sangat rawan dipolitisasi dan rentan berujung pada kegaduhan.
"Kita hati-hati sekali. Ini menimbulkan masalah enggak konflik enggak bikin gaduh," katanya di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 30 Mei 2018.
Adi mengatakan, kepolisian tak mau masuk ke dalam isu yang sengaja dilemparkan pihak tertentu melalui kasus dugaan ujaran kebencian Amien Rais. Seperti yang terjadi dalam kasus penodaan agama mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Makanya jangan sampai kejeblos di lubang yang sama. Kemudian itu isinya diangkat digoreng, seakan-akan institusi (Polri) yang ditarik," ucap dia.
Sama seperti kasus Ahok, dalam mengusut dugaan kasus yang menjerat Amien Rais, penyidik meminta keterangan dari ahli-ahli agama.
Selain itu, saat ini kepolisian masih berkonsentrasi melakukan pengamanan Jakarta jelang penyelenggaran Asian Games Agustus 2018.
"Sehingga nanti kita pada posisi yang ada di luar, menangkap hasil kajian pengetahuan, hasil analisis dari ahli agama bahwa itu artinya begini-begini. Ayatnya itu artinya begini. Kita jangan membuat situasi jadi kisruh. Kita harus menjaga agar suasana aman. Karena ke depan kita punya Asian Games. Dan itu kan melibatkan orang luar (negara asing)," kata dia.
Baca: Menguak Fakta Partai Allah dan Setan Amien Rais di Alquran
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
