Sandiaga Lantik Johan Romadhon Jadi Dirut PD Dharma Jaya
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melantik Direktur Utama PD Dharma Jaya yang baru, Johan Romadhon, di Balai Kota DKI, Rabu, 23 Mei 2018.
Johan menggantikan Dirut PD Dharma Jaya sebelumnya, Marina Ratna Dwi Kusumajati yang mengajukan pengunduran diri beberapa waktu lalu.
"Hari ini baru saja kami selesaikan penyerahan surat keputusan untuk pergantian direksi di PD Dharma Jaya. Kami ingin gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marina yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan revitalisasi dan turn around dari PD Dharma Jaya" katanya, di Balai Kota, Rabu 23 Mei 2018.
Sandiaga menuturkan, Johan merupakan seorang profesional yang memiliki pengalaman di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah. Sebelumnya, Johan pernah menduduki jabatan sebagai direktur PD Tirta Gemah Ripah.
"(Johan) sangat familiar dari segi pengadaan sumber pangan juga di provinsi yang lebih besar dari DKI mungkin, dari segi jumlah masyarakat yang harus dilayani. Tapi tentunya DKI punya tantangan dan peluang yang berbeda," ujar Sandiaga.
Sandiaga juga memperkenalkan sosok pejabat baru lainnya di lingkungan PD Dharma Jaya, yakni Muhammad Ali Bhutto sebagai direktur usaha di PD Dharma Jaya.
"Kami harapkan bisa bersinergi dengan jajaran manajemen dan seluruh karyawan di PD Dharma Jaya, bersama-sama kami dengan pemangku kepentingan, untuk menghadirkan satu harapan agar PD Dharma Jaya lebih baik," ujarnya.
Sandiaga sudah memberikan beberapa pengarahan kepada direksi PD Dharma Jaya yang baru bahwa direktur utama sebelumnya memiliki standar tinggi di PD Dharma Jaya. Lantaran itu, dia menginginkan manajemen PD Dharma Jaya yang baru memiliki capaian-capaian yang sama seperti yang dipimpin dirut sebelumnya, atau lebih baik lagi.
"Kinerja ini dilandasi dengan good corporate governance, kami landasi keterbukaan dan transparansi serta melayani masyarakat dengan baik pasokan harus diamankan, distribusi lancar aman terkendali, terbuka dan berkeadilan," ujarnya.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
