Menanti Pijakan Rumah DP Nol Rupiah

VIVA – Program rumah uang muka atau down payment (DP) nol rupiah menjadi salah satu program andalan yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada kampanye Pillada DKI 2017. Kini, saat keduanya telah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, program itu tengah diproses.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat dua aturan peraturan gubernur (pergub) dalam program rumah DP nol rupiah. Hal itu dilakukan agar proyek tersebut berjalan dengan baik. 

"Kira-kira dua pergub yang sedang kami fokuskan, UPT (unit pelayanan teknis) dan skema pembiayaan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno di Jakarta Timur, Senin, 16 April 2018.

Bang Sandi, sapaan akrab Sandiaga, menuturkan pergub rumah DP nol rupiah itu masih dalam proses pembahasan internal. Ia menargetkan aturan tersebut dapat segera selesai. "Akhir bulan targetnya, kami lihat jadwal Pak Gubernur, saya ingin secepatnya," ujarnya.

Sandi pernah memaparkan, kriteria warga Jakarta yang dapat mengajukan program rumah DP nol rupiah, di antaranya yakni warga yang sudah menikah.

Manfaat program DP nol rupiah ini adalah pertama, warga DKI Jakarta. Kedua, telah menikah. "Jadi jomblo mohon maaf belum bisa, karena ini dikhususkan kepada yang telah menikah. Ini salah satu harapan kami bagi teman-teman yang sudah menikah," katanya, Rabu, 14 Februari 2018.

Menurut Sandi, sapaan Sandiaga, pasangan yang ingin mengajukan rumah DP nol persen harus menyertakan surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan. Syarat lainnya, warga tersebut berpenghasilan Rp4-7 juta.

"Ini yang merupakan sebuah klasifikasi dari target market yang ingin sasar adalah mereka yang combine penghasilannya itu, maksimal sekitar Rp7 juta dan minimal memiliki gaji UMP," ujarnya.

Program DP nol rupiah ini menjadi salah satu program Anies-Sandi yang ditagih masyarakat. Massa dari Front Aksi Mahasiswa Jakarta Raya (FAM Jaya), misalnya. Mereka unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Senin, 16 April 2018. 

Mereka meminta Anies-Sandi merealisasikan program DP nol rupiah. "Program DP rumah 0 rupiah, janjinya adalah akan membangun rumah tapak, namun pada realisasinya adalah pembangunan model rumah susun dengan syarat berat, minimal bergaji Rp7 juta yang tak mungkin diakses warga miskin," ujar salah satu orator aksi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. 

Pembangunan program rumah DP nol rupiah tahap pertama telah diresmikan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis, 18 Januari 2018. Perumahan tersebut berlokasi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan konsep bangunan berupa apartemen.

Untuk tahap kedua, peletakan batu pertama pembangunan rumah itu semula akan dilaksanakan pada 28 Februari 2018. Berlokasi di Jalan Malaka IV, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, menurut Sandiaga, rumah yang dibangun berkonsep rumah tapak.  

Namun, rencana peresmian tahap kedua itu ditunda. Sebab, ada beberapa hal yang ternyata belum siap dalam peresmian rumah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah terkait rumah DP nol rupiah ini. Ia menginginkan, semua aspek telah siap 100 persen baru akan diresmikan.

"Jadi, semuanya siapin, semua tertata baik, sudah siap baru umumkan," kata Anies, Rabu, 28 Februari 2018.

Halaman Selanjutnya

Menurut Sandi, sapaan Sandiaga, pasangan yang ingin mengajukan rumah DP nol persen harus menyertakan surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan. Syarat lainnya, warga tersebut berpenghasilan Rp4-7 juta.