Cara Gubernur Anies agar Tak Banyak Produk Impor di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meneken kesepakatan bersama untuk meningkatkan perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi komoditas khususnya pangan yang langka di Ibu Kota. 

Daftar Harga Pangan 21 November 2024: Telur Ayam hingga Minyak Goreng Naik

Komitmen kerja sama tersebut dituangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis, 22 Februari 2018. 

“Jadi di kesempatan ini kami mendatangani MoU (Memorandum of Understainding) dengan beberapa provinsi untuk mensuplai kebutuhan di Jakarta dari mulai pertanian hingga ekonomi kreatif,” ujar Anies usai Raker.

Mentan Amran Ungkap Program Brigade Swasembada Pangan Dapat Anggaran Rp 30 T, 23 Ribu Orang Sudah Daftar

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama itu adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi komoditas dan produk unggulan perdagangan dan peningkatan nilai transaksi perdagangan. Meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kehutanan, pertambangan, dan ekonomi kreatif.

Menurut dia, kerja sama ini sangat penting untuk menunjang kehidupan warga di kota megapolitan seperti Jakarta. “Karena banyak kebutuhan yang bisa disuplai dari daerah lain. Sehingga kita tidak perlu mendatangkan produk dari luar,” ujarnya menambahkan.

Polri Bentuk Gugus Tugas untuk Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo

Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi untuk menunjang suplai itu adalah efisiensi. Sebab, tidak murah biaya distribusi ke Jakarta. “Kalau volume perdagangan antardaerah itu meningkat maka penyiapan infrastruktur akan jauh lebih memadai dan efisien.” (mus)

Rapat Koordinasi Terbtas Tingkat Menteri Bidang Pangan

Bulog Kini Langsung Diawasi Prabowo, Zulhas: Enggak Bisa Komersial Lagi

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan, Perum Bulog nantinya tidak akan lagi berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024