Taufik: Pengadaan Lift di Rumah Gubernur Dibuat Era Djarot
- VIVAnews/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur menjadi polemik. Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan terkait polemik pengadaan elevator atau lift di rumah dinas gubernur DKI Jakarta dalam APBD 2018 itu di luar keinginan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI.
Taufik mengatakan, APBD 2018 tersebut sudah dirancang jauh sebelum Anies dilantik. Menurut Taufik, pihak yang paling bertanggung jawab terkait hal ini adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta.
"Ini APBD kan dari sejak sebelum Agustus, kan sebelum Agustus dimasukkan. Saya kira itu ya Citata. Kalau menurut saya batalin aja. Yang begitu kan banyak yang enggak tahu," kata Taufik Kamis, 25 Januari 2018.
Menurut Taufik, saat dalam pembahasan mengenai renovasi rumah dinas gubernur DKI, tidak dibahas satu persatu apa saja yang akan direnovasi atau ditambahkan. Sehingga saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, hal tersebut luput dari pembahasan. "Di banggar itu kan dibahas besaran saja. Enggak sampai detail," ujarnya.
Untuk masalah pengadaan lift ini, Taufik meminta jangan menyalahkan Anies. Karena rancangan anggaran telah ada jauh sebelum Anies dilantik. "Ya enggak bisa begitu gubernur. Ya udah kamu salahin aja Citata. APBD itu dimasukkan sebelum Pak Anies dilantik, bulan Juni itu," ujarnya.
Bahkan menurut Taufik, rencana tersebut sudah dibuat saat zaman Djarot Saeful Hidayat menjadi Gubernur. "Itemnya kan puluhan ribu. Ini zamannya Djarot, salahin, (rencana lift) sebelum Anies dilantik," ujarnya.
Taufik juga mengatakan pengadaan lift terlalu mengada-ada. Maka dari itu ia juga mendukung langkah Anies untuk menghapuskan rencana pemakaian lift di rumah dinas gubernur DKI tersebut.
"Batalin aja. Enggak ada itu mesti pakai lift, orang rumahnya itu cuma dua lantai. Cuma difabel mau naik ke mana, ruang tamunya ramah difabel," ujarnya. (ase)
Anies Ubah 22 Nama Jalan di DKI Jadi Nama Tokoh Betawi, Ini Daftarnya
Anies Baswedan resmi merubah 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Peresmian nama jalan ini dilakukan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babaka
