Pria di Mataram Ditangkap Polisi gegara Jual Kasur Orangtua Buat Bayar Utang
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Lombok, VIVA – Seorang pria bernama Dicky (31), warga Sekarbela, Kota Mataram diamankan polisi. Penyebabnya, karena Dicky nekat menjual dua buah kasus milik orangtuanya.
Kanit Jatanras Polresta Mataram, Ipda Adhitya Satriya menjelaskan Dicky dilaporkan oleh orangtuanya sendiri karena tidak tahan dengan ulah pelaku. “Pelaku ini anak dari korban,” kata Ipda Adhitya, Rabu, 6 November 2024.
Dia menjelaskan kasus tersebut berawal pada Senin, 4 November 2024. Saat itu, sang ibu pelaku pergi ke rumah yang ditempati anaknya. Dia kemudian melihat dua kasur di dalam rumah tersebut sudah hilang.
Sang ibu kemudian bertanya ke pelaku keberadaan kasur tersebut. Dicky dengan enteng menjawab telah menjualnya untuk membayar utangnya.
Ibu pelaku yang geram selanjutnya menghubungi suaminya soal kasur dijual tersebut. Kemudian, ayahnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Mataram. “Bapaknya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Sat Reskrim Polresta Mataram,” ujar Adhitya.
Ilustrasi borgol untuk pelaku kejahatan.
- ientrymail.com
Pelaku Dicky diketahui adalah residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang pernah dipenjara.
Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dicky pun berhasil diamankan pelaku di rumah rekannya.
Dari pengakuan Dicky, ia nekat menjual kasur orangtuanya untuk membayar utang. Dia juga mengaku mengambil tabung gas dan besi-besi tua milik orangtuanya.
Pelaku berhasil mendapatkan keuntungan Rp1 juta. Menurut dia, dari penjualan kasus itu digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan harian.
Imbas kelakuan anaknya, orangtua mengalami kerugian Rp3,2 juta. “Sementara kerugian yang korban alami sebesar Rp3,2 juta,” tuturnya.
Pelaku kini sudah diamankan polisi dan terancam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
