Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan Pakaian Bekas dan Barang Ilegal Lainnya Bernilai Miliaran Rupiah
- Bea Cukai
VIVA – Bea Cukai Teluk Nibung musnahkan 192 ballpress dan 11 koli pakaian bekas serta beragam barang hasil penindakan lainnya bernilai miliaran rupiah pada Rabu, 17 Juli 2024. Telah berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN), seluruh barang ilegal tersebut adalah hasil 21 kali penindakan periode Februari-Desember 2023 lalu di wilayah Kabupaten Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, dan Kota Tanjung Balai.
Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Nurhasan Ashari, pemusnahan terhadap komoditas pakaian bekas selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal impor yang mengganggu industri tekstil dalam negeri. Hal ini pun diatur pemerintah secara tegas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Namun tak hanya ballpress, Nurhasan mengatakan pemusnahan ini juga dilakukan terhadap beberapa komoditas lainnya yang meliputi, 229.960 batang rokok ilegal, 2 buah laptop bekas, 6 buah tas bekas, 2 koli sparepart, 199 koli produk olahan makanan, olahan minuman, bumbu, sampo, dan kosmetik, serta 25 kotak obat-obatan.
“Dari seluruhnya, nilai barang diperkirakan mencapai Rp2.176.615.600,00, sedangkan potensi kerugian negaranya diperkirakan mencapai Rp503.033.301,00,” rincinya.
Lebih lanjut Nurhasan menegaskan bahwa pemusnahan ini telah mendapatkan izin dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat Nomor S-88/MK.6/KN.4/2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
“Pemusnahan ini adalah bentuk tranparansi kami dalam menindaklanjuti barang-barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Ke depan kami akan meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah, agar masyarakat terhindar dari peredaran barang ilegal,” tutupnya.
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP untuk Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh pada Jumat, 1 Novemb
