Polisi Ungkap Bukan Cuma 8 Mobil yang Palsukan Pelat DPR
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta - Polisi blak-blakan bahwa bukan cuma delapan unit mobil yang disita dalam kasus dugaan pemalsuan pelat dinas khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu diungkapkan Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahenu.
Dia mengatakan, pihaknya sedang menyita sejumlah mobil lain. "Ada lagi, kita mau narik-narik lagi," kata dia, Rabu, 29 Mei 2024.
Ilustrasi pelat nomor putih
- Dok: NTMC Polri
Meski begitu, mantan Kasubdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus itu tidak merinci lebih jauh ada berapa mobil lagi yang bakal disita terkait kasus ini. Rovan cuma menyebutkan bahwa tambahan mobil lain itu diketahui dari pengakuan tersangka.
"Kita mau tarik pelat DPR yang palsu, lagi dimaksimalin menarik semua unit. Kalau sudah sesuai pengakuan tersangka baru kita rilis," katanya.
Sebelumnya diberitakan, delapan unit mobil yang disita dalam dugaan kasus pemalsuan pelat dinas khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rata-rata mobil mewah. Ada Lexus hingga Toyota Land Cruiser.
Bahkan ada satu mobil listrik merk Tesla model X berkelir putih. Meski begitu, polisi belum membocorkan identitas si pemilik mobil.
"Nanti kami cek. Sudah diamankan yang 8 mobil tadi. (Soal identitas dan latar belakang pemilik). Nanti ya mohon waktu nanti kami update lagi," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Senin, 27 Mei 2024.
Untuk diketahui, sebanyak lima orang ditangkap buntut dugaan kasus pemalsuan pelat dinas khusus DPR. Kelimanya sudah jadi tersangka.
Kombes Ade menuturkan para tersangka telah ditahan penyidik Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
"Penanganan kasus pelat DPR dan KTA bodong telah ditahan 5 orang tersangka," kata dia, Senin, 27 Mei 2024.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
