Polri Cek Pencabutan Laporan Kasus Foto Wapres dengan Kakek Sugiono
- ANTARA FOTO/ Reno Esnir
VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, akan melakukan pengecekan terkait adanya kabar GP Ansor Tanjung Balai mau mencabut laporan kasus Sulaiman Marpaung.
Diketahui, Sulaiman adalah tersangka kasus penyandingan foto Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dengan bintang porno Jepang, Shigeo Tokuda alias Kakek Sugiono.
"Tentunya nanti saya tanyakan, kalau itu hal yang baru saya tanyakan (surat diterima apa belum)," kata Awi di Mabes Polri pada Jumat, 16 Oktober 2020.
Baca juga: Kapolri Idham Azis: Semua yang Terlibat Kasus Djoko TJandra Kami Sikat
Namun, Awi tidak mau berandai-andai akan menghentikan proses hukum Sulaiman lantaran GP Ansor Tanjung Balai mau mencabut laporannya tersebut. Sebab, semua harus melalui mekanisme hukum yang ada.
"Semua ada prosesnya, saya tidak mengandai-andai. Itu semua nanti hasil gelar perkara, pertimbangannya bagaimana. Nanti kita lihat, tetap semua melalui proses," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Quomas mengatakan, pihaknya akan mencabut laporan ke Kepolisian terkait penghinaan terhadap Ma'ruf yang dilakukan oleh mantan Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso, Tanjung Balai, Sumatera Utara yakni Sulaiman Marpaung.
"Wapres sudah memaafkan dan mungkin hari ini kami akan proses pencabutan laporan. Kemarin kami dapat telepon dari kantor Wapres untuk dicabut saja," kata Yaqut di Malang, Senin, 5 Oktober 2020.
Sulaiman dijerat pasal berlapis karena telah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Yakni Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) atau Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
"Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar untuk Pasal 45A. Dan untuk Pasal 45 Ayat (3) dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta," kata Awi.
Pakar: Indonesia Masih Belum Aman dari Ancaman Terorisme
Pakar menyebut Indonesia masih belum aman dari ancaman terorisme meski sejak 2023 hingga saat ini tak ada serangan teroris secara terbuka
