Kasus Dugaan Penipuan oleh Mendag Agus Terjadi 2014

Kabagpenum Kombes Asep Adi Saputra
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Polisi akan memanggil pihak yang melaporkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto atas dugaan penipuan. Pemanggilan pelapor guna memverifikasi laporan tersebut.

Dukung Program Kapolri dan Asta Cita, Humas Polri Perkuat SDM-Bangun Kolaborasi dengan Media

"Saat ini tahap verifikasi. Kita akan mengundang pelapor," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Februari 2020.

Selain akan memeriksa pelapor, penyidik juga akan memeriksa saksi dan barang bukti yang disampaikan pelapor. Untuk pemeriksaan terhadap Agus, Asep menuturkan akan dilakukan setelah pemeriksaan pelapor dan verifikasi barang bukti.

Budi Arie Yakin Enggak Terlibat Judi Online di Kementerian Komdigi

"Saat ini masih dari sisi pelapor," katanya.

Asep pun menjelaskan, kasus ini sebenarnya terjadi saat Agus belum menjabat sebagai menteri perdagangan. Pada 2014, telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun, ia mengira masih ada persoalan hukum yang belum tuntas sehingga Agus dilaporkan kembali.

PPATK Serahkan Hasil Analisis 13.481 Rekening Terkait Judi Online ke Polri

"Informasi yang kita dapatkan 2014 ada kesepakatan tapi kemudian perkembangan lanjut dilaporkan kembali. Artinya tahun 2014 bisa saja pernyataan damai tidak terealisasi itu membuat orang mengembalikan kasusnya sejak awal," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum pelapor, Husdi Herman mengatakan, laporan tersebut dilaporkan pada tanggal 8 Januari lalu dengan nomor laporan LP/B/0016/2020/Bareskrim. Dalam laporan ini, terlapor tak hanya Agus tetapi dua orang lainnya ikut dilaporkan yaitu Juandy Tanumiharja dan Miming Leonardo.

"Ya benar, pelapor Yulius melaporkan Agus dan dua orang lainnya ke Bareskrim Polri," kata Husdi ketika dikonfirmasi VIVAnews.

Dalam laporan ini, Agus dan dua terlapor lainnya dilaporkan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelepan.

Ilustrasi petunjuk pembayaran pajak kendaraan.

96 Juta Kendaraan Gak Bayar Pajak Bakal Disatroni Polisi ke Rumah

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat total ada 165 juta kendaraan terdaftar dimana 96 juta unit kendaraan pajaknya tidak dibayar.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024