Pemerintah AS Resmi 'Shutdown', Gedung Putih Murka
- REUTERS/Jonathan Ernst
VIVA – Tepat setahun Presiden Donald Trump memimpin Amerika Serikat, negeri adidaya itu mendapat kado pahit. Secara resmi AS kini tengah berada dalam kondisi penghentian layanan pemerintahan (shutdown) Sabtu, 20 Januari 2018.
Imbasnya, pelayanan pemerintah terhenti, pegawai negeri sipil di AS juga bakal dirumahkan tanpa menerima gaji. Kondisi tersebut tentu mengingatkan publik pada 2013 silam, di mana AS juga sempat mengalami shutdown, saat era Presiden Barack Obama. Saat itu ada 850 ribu PNS di AS yang dirumahkan.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu, 20 Januari 2018, shutdown saat ini terjadi setelah pemerintah dan Kongres AS melalui Partai Republik dan Partai Demokrat tak sepaham soal anggaran pemerintah untuk 2018. Pangkalnya, mereka deadlock dan terjebak saat melakukan pembahasan dan terlibat perselisihan sengit mengenai keamanan imigrasi dan perbatasan.
Kubu Partai Demokrat menolak menyepakati perpanjangan pendanaan karena mempersoalkan kebijakan imigrasi Pemerintah Trump. Dalam sesi diskusi larut malam yang dramatis, para senator Demokrat memblokir sebuah RUU untuk memperpanjang dana pemerintah sampai 16 Februari.
Sebagian besar senator Demokrat menentang RUU tersebut, karena usaha mereka untuk memperjuangkan perlindungan bagi ratusan ribu imigran anak-anak atau Deferred Actions for Childhood Arrival (DACA). Dengan adanya program DACA, sekira 700 ribu imigran anak-anak bakal dilindungi di Amerika Serikat.
Sebelumnya, September 2017, Trump melakukan pengumuman menghentikan DACA dengan keputusan bahwa program tersebut bakal berakhir Maret 2018.
Perundingan sengit juga sempat digelar Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Pemimpin Senat Demokrat Charles Schumer, Jumat malam, 19 Januari 2018. Namun pada menit-menit terakhir sebelum tengah malam, perundingan dinyatakan tidak berhasil, dan Pemerintah AS secara teknis mengalami shutdown akibat kehabisan uang sebagai dampak 'molornya' pembahasan anggaran.
Akhirnya, shutdown secara resmi diumumkan pada Sabtu, di mana tepat ulang tahun pertama pelantikan Presiden Donald Trump. Nasib PNS di sana pun tak jelas. Taman nasional dan monumen juga akan ditutup untuk umum. Namun, layanan esensial tetap akan dijalankan.
Gedung Putih Murka
Gedung Putih menyalahkan Partai Demokrat terkait kondisi tersebut. Gedung Putih bahkan menyebut senator Demokrat sebagai pecundang. Menurut Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney pada sebuah konferensi pers, seperti dikutip dari Xinhua, Schumer telah menghalangi Senat untuk mengeluarkan tagihan pengeluaran sementara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis malam.
Sebelum konferensi pers tersebut, Mulvaney mengatakan kepada sekelompok reporter Gedung Putih bahwa Gedung Putih telah memberi tahu sekelompok lembaga administratif untuk melaksanakan rencana penyimpangan, yang berarti bahwa mereka harus mempersiapkan sebuah penutupan pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah AS menjalankan dana pembelanjaan yang dimulai pada 1 Oktober tahun lalu. Pendanaan sendiri berakhir pada Jumat tengah malam.
