Kemlu Ungkap Susahnya Buka Kantor Perwakilan di Ramallah

Ramallah
Sumber :
  • REUTERS/Mohamad Torokman

VIVA – Pemerintah Indonesia telah resmi memiliki Konsul Kehormatan pertama untuk Palestina yang berkedudukan di Ramallah sejak Maret 2016 lalu. Namun hingga kini, pembukaan kantor Kedutaan Besar untuk Palestina disebut belum bisa terealisasi.

Israel Bom Sekolah di Palestina Pakai Amunisi dari Amerika Serikat

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir menjelaskan, salah satu alasan sulitnya pemerintah membuka kantor di Ramallah adalah Israel tak memberikan akses. Tahun lalu ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan meresmikan Konsul Kehormatan (Konhor) tersebut, Israel tidak memberikan akses masuk ke Ramallah.

"Karena untuk bisa ke Ramallah, kita harus melewati Israel sehingga jika akses tidak diberikan, kita tidak bisa masuk ke sana. Apakah itu akses lewat darat maupun lewat udara," ujar Arrmanatha di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Miris! Anak-Anak Gaza Terpaksa Menghabiskan 8 Jam Sehari untuk Mencari Makanan

Menurutnya, hal ini adalah salah satu alasan Indonesia belum memiliki kantor perwakilan di Ramallah sebab semua akses masuk ke Ramallah berada di bawah kontrol Israel.

"Ramallah sendiri tidak diduduki Israel tapi sekelilingnya adalah Israel sehingga tidak bisa akses masuk. Jadi kalau tidak ada akses itu, sulit berada di Ramallah," ujarnya.

Soal Boikot, MUI Tegaskan Tak Pernah Rilis Daftar Produk Terafiliasi Israel

Tahun 2016 lalu, saat akan dilaksanakan pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina, menjelang keberangkatan Menlu Retno beserta delegasi menuju Ramallah, Israel tidak memberikan izin over flight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa rombongan Menlu.

Namun tidak diberikannya izin over flight tersebut tidak menyurutkan sikap Indonesia untuk melantik Konhor RI Ramallah. Dengan pengaturan yang sangat cepat, pelantikan kemudian dilakukan di Amman, Yordania.

Olimpiade Paris 2024

Media Asing Soroti Pelaksanaan Olimpiade Paris 2024 Ditunggangi Konflik Global dan Keamanan Siber

Media asing merilis berita terkait penilaian adanya agenda politik tersendiri dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Simak

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2024