Yahudi Amerika Terbelah soal Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel
- REUTERS/Kevin Lamarque
VIVA – Pascapengumuman Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, reaksi beragam muncul baik dari dunia internasional maupun dari dalam AS, negara itu sendiri. Komunitas Yahudi Amerika juga tak memiliki sikap yang sama merespons kebijakan baru ini.
Dilansir laman The Guardian, sebagian warga keturunan Yahudi AS menyambut baik sikap Presiden AS Donald Trump yang akan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem tersebut. Namun sebagian lagi malah memprotesnya dan menilai Trump sama sekali tak peduli dengan upaya perdamaian yang diusahakan selama ini.
Kelompok Koalisi Yahudi Republikan atau RJC merasa senang dengan sikap kontroversial AS tersebut.
"Presiden Trump sudah berjanji dan dia menepati," dirilis RJC.
"Presiden Trump telah memenuhi janji utamanya dengan sangat baik dan mendengarkan suara masyarakat. Tak ada lagi janji palsu, Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata Juru Bicara RJC, Norm Coleman.
Sementara kelompok komunitas Yahudi Amerika yang lebih liberal atau J Street justru menyayangkan sikap Trump. Mereka menuding Trump tak sensitif dengan upaya two states solution yang selama sedang berproses.
"Sikap ini sangat kontradiktif dengan posisi bipartisan yang sudah ditunjukkan para Presiden sebelumnya dekade demi dekade. Hal ini akan membahayakan dan merusak komitmen AS pula membahayakan posisi Israel yang akan berhadapan dengan koalisi negara-negara Arab," kata Juru Bicara J Street.
Presiden AS Donald Trump pada saat mengumumkan pengakuan itu mengatakan bahwa sikap negaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah hal yang sudah benar. Trump mengatakan tetap akan berupaya aktif dalam mendukung two states solution antara Israel dan Palestina. Namun pernyataan itu dianggap kontradiktif karena Palestina lebih awal sudah merencanakan bahwa Yerusalem bagian timur akan menjadi ibu kotanya. (ren)
Media Asing Soroti Pelaksanaan Olimpiade Paris 2024 Ditunggangi Konflik Global dan Keamanan Siber
Media asing merilis berita terkait penilaian adanya agenda politik tersendiri dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Simak
