Kudeta Militer Bayangi Zimbabwe

Rabu, 15 November 2017 - 11:10 WIB

Oleh :

Endah Lismartini,

Militer Zimbabwe berjaga di seluruh pelosok kota.

Sumber :

REUTERS/Philimon Bulawayo

VIVA – Perebutan kekuasaan di Zimbabwe menajam. Militer yang kecewa mulai unjuk gigi. Tentara dikerahkan di seluruh Harare, Ibu Kota Zimbabwe, dan mengepung kantor berita negara setelah partai Zanu-PF pimpinan Presiden Robert Mugabe menuduh Panglima Militer melakukan pengkhianatan dan memicu spekulasi kudeta.

Baca Juga :

Terapkan Hak untuk Hidup, Zimbabwe Hapus Hukuman Mati

Hal ini terjadi hanya 24 jam setelah Panglima Militer Jenderal Constantino Chingewa mengancam akan turun tangan untuk mengakhiri 'pembersihan' terhadap sekutu-sekutunya yang ada di dalam partai pimpinan Mugabe tersebut.

Situasi di kota Harare berubah mencekam setelah tentara di jalan-jalan bertindak secara agresif terhadap kendaraan yang lewat. "Jangan melakukan sesuatu, jalan!" kata seorang tentara kepada Reuters, di Harare Drive, 13 November 2017.

Baca Juga :

Meet Vadoma Tribe: African People with Ostrich Feet

Dua jam kemudian, tentara menyerbu markas ZBC yang merupakan kantor penyiaran Zimbabwe sekaligus 'corong' utama Mugabe dan memerintahkan staf untuk pergi. Tak lama kemudian, tiga ledakan mengguncang pusat ibu kota negara di Afrika selatan tersebut.

Meski pasukan ditempatkan di berbagai tempat di Harare, belum ada kabar dari militer terkait nasib Presiden Mugabe, yang telah memimpin Zimbabwe selama 37 tahun terakhir dan dicap sebagai 'Grand Old Man' Afrika karena kehebatannya dalam politik Afrika.

Negara di Afrika Selatan ini berada dalam kondisi krisis ketika Chiwenga, Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe mengatakan bahwa dia siap untuk 'masuk' dan mengakhiri pembersihan terhadap pendukung pemecatan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa.

Sejak beberapa bulan yang lalu, Mnangagwa yang dijuluki "The Crocodile" difavoritkan untuk menjadi pengganti wakil presiden, namun digulingkan pekan lalu untuk membuka jalan bagi Louis Mugabe, istri presiden yang berusia 52 tahun, untuk menggantikannya. (ase)