Tentang Spanyol, Katalunya Bersiap Merdeka
- REUTERS/Enrique Calvo
VIVA.co.id – Pemerintah Katalunya telah melakukan referendum untuk meninggalkan Spanyol dan melawan keinginan pemerintah nasional. Katalunya adalah kota kebanggaan Barcelona.
Sebelum referendum diadakan, Spanyol telah menolak pemungutan suara dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Pengadilan bahkan telah memerintahkan penghentian referendum tersebut.
Dalam upaya untuk menghentikan referendum, polisi Spanyol melakukan berbagai cara. Mulai dari menangkap pejabat senior Katalan, mengumpulkan surat suara, menggerebek bangunan utama serta tempat pemungutan suara. Tapi tindakan itu malah berdampak pada meningkatnya simpati publik. Akibatnya, masyarakat Katalunya pun turun ke jalan untuk melakukan protes.
Dilansir The Guardian, Selasa, 3 Oktober 2017, menurut pemerintah Katalunya, sebanyak 2.26 juta warga atau sekitar 42 persen dari 5.3 juta pemilih yang ada di wilayah tersebut, telah ikut ambil bagian dalam referendum. Dan hasil awal menunjukkan sekitar 90 persen warga Katalunya memilih mendukung kemerdekaan.
Sejak sebulan yang lalu, pemerintah Katalunya telah mengeluarkan undang-undang untuk mulai menciptakan sebuah negara merdeka. Namun, pemerintah Spanyol menolaknya. Pengadilan Konstitusional pun secara khusus menangguhkan referendum pada September.
Namun, pemerintah Katalunya tetap tegas mengatakan akan membuat sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak dari Spanyol, dalam waktu 48 jam setelah kemenangan kampanyenya. Dengan tidak adanya ambang batas minimum untuk referendum, maka kemungkinan deklarasi mereka itu akan dilakukan pekan ini.
Katalunya adalah salah satu daerah terkaya dan paling produktif di Spanyol dan memiliki sejarah yang berbeda sejak hampir 1000 tahun. Sebelum Perang Saudara Spanyol, Katalunya menikmati otonomi luas, meski ditekan dalam beberapa dasawarsa di bawah kediktatoran Jenderal Fracisco Franco dari tahun 1939-1975.
Ketika Franco meninggal, nasionalisme Katalunya dihidupkan kembali dan akhirnya wilayah timur laut diberi otonomi lagi, di bawah konstitusi 1978.
Lalu, sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2006 memberikan kekuatan yang lebih besar lagi, meningkatkan kekuatan finansial Katalunya dan menggambarkannya sebagai "negara." Namun Mahkamah Konstitusi Spanyol membalikkan sebagian besar ini pada tahun 2010, keputusan ini memicu kemarahan otoritas regional.
Marah karena otonomi mereka diturunkan, resesi yang melanda Spanyol dan pemotongan belanja pemerintah selama bertahun-tahun, membuat warga Katalunya memberontak. Mereka mengadakan pemungutan suara secara tidak resmi pada bulan November 2014. Lebih dari dua juta dari 5,4 juta pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi dan pejabat menyatakan bahwa 80 persen warga Katalunya telah mendukung pemisahan diri.
Tahun 2015 kelompok pro-referendum memenangkan perpisahan dan bersiap untuk mengadakan referendum yang mengikat, dan menentang konstitusi Spanyol yang menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.
Sekarang, Spanyol tidak tinggal diam. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, masih memiliki pilihan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menyerukan pasal 155 Konstitusi Spanyol.
Dalam konstitusi yang tak pernah digunakan sebelumnya itu, memungkinkan pemerintah Spanyol untuk masuk dan mengendalikan wilayah otonom, jika tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lain, atau bertindak dengan cara yang sangat merugikan untuk kepentingan umum Spanyol. (hd)
Pekik Merdeka Catalunya Senyap Dukungan
Pemerintah Indonesia juga menolak mengakui kemerdekaan Catalunya.
