Sekjen PBB Desak Myanmar Hentikan Operasi Militer
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam terjadinya 'mimpi buruk' krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh Rohingya Myanmar. PBB menuntut pemerintah mengakhiri operasi militer dan membuka akses kemanusiaan ke wilayah yang dilanda konflik.
"Situasi ini telah berputar menjadi kasus darurat pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia, menjadi mimpi buruk bagi kemanusiaan dan hak asasi manusia," kata Guterres dalam pidato di Dewan Keamanan PBB, sebagaimana diberitakan Channel News Asia, Jumat, 29 September 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Guterres mengungkapkan bahwa PBB telah menerima banyak laporan mengerikan mengenai nasib pengungsi yang menjadi korban kekerasan yang berlebihan serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran ini pun meliputi penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil dan kekerasan seksual.
"Ini tidak bisa diterima dan harus segera diakhiri," tuturnya.
Guterres mendesak Myanmar untuk menghentikan operasi militer, memberikan akses untuk bantuan kemanusiaan, serta mengembalikan pengungsi dengan aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan ke wilayah asalnya.
Ia mengatakan, fakta lapangan menuntut adanya aksi dan tindakan cepat untuk melindungi orang, mengurangi penderitaan, mencegah ketidakstabilan lebih lanjut, dan mengatasi akar situasi.
Sekjen PBB Isolasi Mandiri Usai Kontak dengan Positif COVID-19
Ia tidak bergejala dan sebelumnya dinyatakan negatif. Untuk mengantisipasi, ia membatalkan semua jadwalnya dan akan bertugas dari rumah. Sekjen PBB isolasi mandiri.
