Upaya Redakan Ketegangan Krisis Rohingya Jadi Prioritas
- REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa upaya deeskalasi atau meredakan ketegangan situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat khawatir dengan perkembangan situasi di Rakhine. Kekerasan tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban tewas, luka serius, dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat muslim," ujar Menlu Retno Marsudi melalui keterangan tertulis Kemlu RI, Senin 4 September 2017.
Pada kesempatan tersebut, Jenderal U Min Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Ia menyampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine.
Menanggapi hal itu, Menlu Retno mengatakan bahwa keamanan dan stabilitas sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Marauk U.
Menlu RI meminta agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka khususnya akses bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan.
"Wilayah-wilayah di mana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan. Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," kata Menlu Retno.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR akan memberikan rekomendasi secara lembaga terkait dengan tragedi yang terjadi di Rohingya, Myanmar.
"Hasil paripurna kemarin, pimpinan mengarahkan tidak hanya fraksi per fraksi, tapi rekomendasi DPR mengingat akan ada Parliamentary Forum di Bali," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menjelaskan, Myanmar masuk dalam 47 negara yang akan mengikuti Parliamentary Forum di Bali. Rekomendasi DPR ini merupakan tindak lanjut atas permintaan fraksi di DPR.
"Agar tidak berlarut-larut dan terulang, karena ini harus dicari solusinya, ini sudah berlangsung. Tapi ada jalan keluar yang kita berikan, solusi yang terbaik," kata Taufik.
