Australia Siap Pimpin Perang Lawan Teroris
- Reuters/Erick de Castro
VIVA.co.id – Pemerintah Australia menghadiri pertemuan regional pertama mengenai pejuang teroris dan terorisme lintas perbatasan di Manado, Sulawesi Utara.
Jaksa Agung Australia, George Brandis, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia terkait terorisme. "Ini adalah prakarsa penting untuk mengkoordinir respons akan ancaman teror di seluruh kawasan. Dan menandai peran penting Australia di kawasan sehingga Indonesia mengundang kami untuk bersama-sama memimpin pertemuan ini," katanya di Manado, Jumat 28 Juli 2017.
Kelompok militan ISIL (ISIS) yang terus kehilangan teritori di Timur Tengah, berpotensi memindahkan sasarannya ke Asia dan region sekitarnya. Kepulangan para pejuang asing ke kawasan Australia bisa menjadi ancaman. "Maka sangat penting bagi kita untuk bekerja sama dengan mitra internasional guna memperkuat bangunan keamanan kawasan, koordinasi dan pertukaran intelijen," ujarnya menambahkan.
Pejuang teroris yang kembali dari zona konflik akan memiliki kemampuan dan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan ancaman serius di kawasan Australia.
"ISIL (ISIS) telah mendeklarasikan keinginan untuk mendirikan negara khilafah regional dan situasi yang berkembang sekarang di bagian selatan Filipina merupakan kekhawatiran yang besar. Inilah sebabnya mengapa Pemerintah Australia bersama-sama memimpin pertemuan penting ini dengan Indonesia, dimana termasuk juga para Menteri serta pejabat senior untuk keamanan nasional dari Filipina, Malaysia, Brunei dan Selandia Baru," kata George.
Dalam pertemuan ini, kata dia, negara peserta akan mempertimbangkan bagaimana mengembangkan dan mengkoordinir respons untuk tantangan keamanan yang sama, termasuk dengan memperkuat pertukaran informasi dan intelijen dengan mitra regional untuk melacak pergerakan teroris serta membubarkan jaringan teroris.
"Kami juga akan membahas strategi untuk menangkal ekstrimisme dengan kekerasan, memperkuat kerangka hukum untuk menangkal terorisme dan mendeteksi dengan lebih baik ancaman-ancaman di perbatasan dengan cara mengadopsi pendekatan regional yang lebih terpadu untuk tata kelola perbatasan," ujarnya menambahkan.
George menjelaskan, akan ada pembahasan mengenai siber, termasuk tantangan yang muncul karena semakin meningkatnya pemakaian komunikasi terenkripsi oleh teroris.
"Kami juga akan menjajaki opsi-opsi untuk berkolaborasi di seluruh kawasan untuk membahas penggunaan internet oleh teroris. Kemudian mengurangi kemampuan para teroris dalam menyebarluaskan propaganda dan kebencian, serta memperkuat suara mereka yang berbicara melawan kekerasan," katanya.
Terorisme bergerak melewati batas-batas negara, dan kerja sama erat untuk penangkalan terorisme sangat penting guna memperkuat keamanan nasional dan kawasan kita. "Kami menantikan kerja sama dengan para mitra kawasan untuk memperkuat hubungan yang sudah kukuh serta menjaga keamanan warga kita.” (mus)
