Indonesia Bisa 'Petik Keuntungan' dari Konflik Qatar
- Arab News
VIVA.co.id – Ada keuntungan yang bisa diraup Indonesia dari ketegangan diplomatik antara Qatar dan sesama negara-negara Arab di Timur Tengah. Salah satunya, Indonesia bisa diandalkan menjadi negara pengekspor untuk kebutuhan pangan di Qatar.
Sebab, negara itu terancam krisis pangan dan kebutuhan pokok sejak dikucilkan para tetangganya di Timur Tengah karena dituduh mendukung kelompok-kelompok ekstremis yang meresahkan kawasan itu. Demikian menurut penilaian pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya.
Keuntungan ini tidak harus membuat Indonesia harus bersitegang dengan negara-negara yang mengucilkan Qatar seperti Arab Saudi. "Kita punya posisi yang kuat untuk menawarkan produk. Jadi ini bukan karena kita Anti-Arab Saudi, tapi perlu membantu warga kita yang ada di Qatar," kata Berly.
Qatar, lanjut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) ini, memiliki total penduduk sebanyak 2,5 juta. Sebanyak 2,2 juta diantaranya adalah pendatang atau ekspatriat, termasuk juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Jumlahnya penduduk aslinya hanya 313 ribu, kalau TKI coba dicek lagi. Tadinya kebutuhannya dikirim lewat Saudi. Jadi, ini potensi bagi kita untuk menawarkan pundi-pundi kita, khususnya agrikultur langsung ke Qatar," lanjut Berly.
Dengan peluang yang cukup besar ini, menurut dia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan harus segera menghubungi Kedutaan Besar Qatar di RI untuk menawarkan produk Indonesia.
Ia menuturkan, akses penerbangan tak menjadi masalah. Meski diblokade oleh sejumlah negara, namun penerbangan Qatar disebut masih bisa melalui Iran.
"Orang disana kan perlu makan. Jadi kita harus manfaatkan hal ini. TKI yang disana harus segera dijaga jangan sampai tidak dikasih makan. Atau dipotong jatah makannya karena kurang bahan makanan," ujar Berly. (ren)
Indonesia Masuk Daftar Negara Aman Versi Qatar, Apa Alasannya
Indonesia masuk dalam green list country) oleh pemerintah Qatar yaitu daftar negara aman untuk lakuian perjalanan. Apa saja alasan pemerintahnya mengeluarkan daftar.
