Penyebab Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Menurun
- id.wikipedia.org
VIVA.co.id – Pasca pengumuman Laporan Pembangunan Manusia 2016 yang memuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) minggu lalu di Stockholm, Swedia, sejumlah media di Indonesia menyoroti adanya penurunan peringkat IPM Indonesia.
Meskipun angka IPM Indonesia sudah mencapai 0,689 pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan dari 0,686 pada tahun 2014, namun pemberitaan lebih menyoroti penurunan peringkat IPM Indonesia dari peringkat 110 menjadi 113 dari 188 negara.
Laporan pembangunan manusia 2015 memuat angka dan peringkat IPM tahun 2014. Sedangkan laporan pembangunan manusia 2016 memuat angka dan peringkat IPM tahun 2015.
Staf Ahli bidang Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sonny Harry B. Harmadi, menegaskan bahwa membandingkan peringkat dan nilai IPM dari laporan tahun 2015 dan 2016 kurang tepat.
United Nation Development Programme juga telah menjelaskan perbandingan peringkat dan nilai IPM tidak tepat karena adanya perbedaan data dasar atau sumber data yang digunakan. Namun UNDP, dalam laporannya, menunjukkan bahwa jika menggunakan data dasar dan metodologi yang sama, peringkat IPM Indonesia sebenarnya stagnan di posisi 113.
“Hal terpenting bukan menyoroti soal peringkat, namun bagaimana kinerja IPM Indonesia selama 16 tahun terakhir, yaitu antara tahun 1990 hingga 2015, jelas menunjukan tren positif," kata Sonny, sebagaimana rilis yang diterima VIVA.co.id, Senin 27 Maret 2017.
Angka IPM Indonesia terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,07 persen per tahun, terhitung sejak tahun 1990 sampai 2015.
Menurut Sonny, Indonesia sudah sangat dekat dengan status high human development. “Kita tinggal butuh peningkatan IPM dari 0,689 menjadi 0,700 untuk naik dari status medium menjadi high, dan diharapkan pada 2019, Indonesia sudah masuk dalam kategori high human development," ujarnya.
"Kita juga harus mewaspadai tingginya angka ketimpangan di Indonesia. Hal ini berdampak pada nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan atau inequality adjusted human development index. Semakin tinggi angka ketimpangan, semakin rendah nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan," paparnya menambahkan.
Menurut Sony, Presiden Jokowi telah menekankan bahwa fokus pemerintah tahun ini ialah mengatasi ketimpangan. Kemenko PMK, sebagai kementerian yang mengoordinasikan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, senantiasa menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dan pelaksanaannya.
“Kita tentu menaruh perhatian terhadap peringkat IPM Indonesia. Namun fokus kami lebih pada upaya peningkatan IPM yang merata, sehingga di tahun 2019 kita mampu menjadi negara berstatus high human development sembari menurunkan angka ketimpangan”, tutup Sonny.
