Petinggi Militer Australia Sambangi RI Tunjukkan Itikad Baik

Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia.
Sumber :
  • Australian Defence Force/Handout via REUTERS

VIVA.co.id – Kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, ke Jakarta, pada Rabu, 8 Februari kemarin, patut diapresiasi dan sudah menunjukkan itikad baik untuk mencairkan kembali hubungan militer kedua negara.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Campbell datang untuk meminta maaf sekaligus menyerahkan hasil investigasi Australia atas insiden pelecehan terhadap lambang negara Garuda Pancasila di Pangkalan Militer Perth, akhir Desember tahun lalu, kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Itu artinya sudah ada itikad baik dari pemerintah Australia untuk meminta maaf. Setelah semua ini dilakukan, saya yakin akan kembali normal (kerja sama pertahanan)," kata Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada VIVA.co.id, Kamis, 9 Februari 2017.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Menurutnya, kehadiran Campbell ini merupakan langkah cepat dan sigap pemerintah Australia yang tidak ingin masalah tersebut berkepanjangan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, Australia akan menangguhkan program pendidikan Bahasa Indonesia untuk seluruh personel militernya dan membuat perbaikan bagi para staf dan materi pengajaran.

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

"Penangguhan ini sifatnya sementara. Mereka (militer Australia) juga bilang akan menerapkan sanksi tegas pada semua personil (yang) terlibat dan bertanggung jawab atas insiden memalukan itu," kata Wuryanto.

Kendati demikian, pencairan penangguhan sementara kerja sama militer ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Presiden Joko Widodo.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024